Bapenda sebut kesadaran warga Kepri bayar pajak semakin baik

Batam (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyebutkan kesadaran warga Kepri terhadap kewajiban membayar pajak semakin membaik.

Kepala Bapenda Kepri Diky Wijaya di Batam, Rabu mengatakan tingkat ketidakpatuhan pembayaran pajak sebelumnya mencapai 45 persen, namun turun menjadi 35 persen setelah dilakukan program program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dam memberikan pemahaman kepada mereka bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan kembali untuk kepentingan umum," kata Diky.

Diky menyampaikan program pemutihan PKB yang dilaksanakan secara tahunan tersebut juga merupakan langkah untuk memvalidasi data kendaraan yang terdaftar.

"Tentu hal ini bakal kita prioritaskan jika animo masyarakat di tahun ini juga tinggi seperti tahun lalu. Tetapi kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari Pemprov untuk pelaksanaan program pemutihan PKB," ujar dia.

Diky menyebutkan realisasi pembayaran pajak PKB pada triwulan satu saat ini sudah mencapai Rp151 miliar.

Pada 2023, program PKB di Kepri pada mencapai Rp25 miliar.

Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri menyebutkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah itu melampaui target 2023 yaitu mencapai Rp1,79 triliun atau 105,02 persen dari target sebesar Rp1,70 triliun.

Kepala Bapenda Kepri Diky Wijaya di Batam, Sabtu mengatakan pencapaian ini sebagai bukti bahwa antusias masyarakat Kepri cukup tinggi mengikuti program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlangsung pada 16 Oktober hingga 18 November 2023 lalu.

"Target PAD kita di tahun 2023 sebesar Rp1.709.037.834.292. Alhamdulillah hingga akhir Desember 2023, PAD yang terealisasi mencapai 105,02 persen yakni Rp1.794.848.135.784," kata Diky.

Baca juga:
Dispar Natuna dapat DAK Fisik sebesar Rp1,2 miliar dari Pemeritah Pusat
Bea Cukai Kepri selamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp1,4 miliar
Kanwil DJP Kepri imbau warga segera lakukan pemadanan nomor NIK dan NPWP