Pemprov Kepri: Kebutuhan anggaran makan bergizi sebesar Rp450 miliar

Batam (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyebutkan kebutuhan anggaran untuk mendukung program prioritas nasional, makan bergizi gratis sebesar Rp450 miliar.  

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung di Batam, Kamis mengatakan anggaran tersebut berasal dari APBD Kepri sebesar 10 persen dan selebihnya ditambah dari APBN.

Ia menambahkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis terkait mekanisme pelaksanaan dan pengawasan program makan bergizi gratis.  

“Pengawasannya itu nanti secara teknis, nanti kita mengacu pada itu. Sampai sekarang belum ada juknisnya. Yang pasti sekarang dengan adanya makan bergizi, bagaimana memberdayakan UMKM di lingkungan satuan pendidikan di masyarakat,” ujar Andi.  

Ia menambahkan Pemprov Kepri sudah mendata sekitar 120 ribu siswa yang menerima makan bergizi, baik SMA/SMK negeri dan swasta.

Baca juga: Pemkot Tanjungpinang anggarkan Rp15 miliar dukung program makan bergizi gratis

Andi Agung yang juga Pjs Wali Kota Batam menyampaikan untuk di Batam anggaran yang disiapkan senilai Rp65 miliar dari pendapatan asli daerah (PAD) kota setempat.

“Karena ke depan itu ada kewajiban PAD kota untuk membantu makan bergizi. Selebihnya (anggaran) dari pusat,” kata dia.

Selain bertujuan memenuhi kebutuhan gizi siswa, program ini diharapkan dapat mendukung para pelaku UMKM yang turut serta dalam penyediaan makanan bergizi.

"Harapan kami program ini dapat membawa manfaat, tidak hanya bagi siswa tetapi juga bagi UMKM," kata Andi.

Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam Muhammad Mustofa mengatakan aturan program makan bergizi gratis ini dilakukan berdasarkan dari surat Kemendagri yang sudah diterima oleh DPRD Kota Batam, dimana setiap daerah diwajibkan memberikan dana pendamping sebesar 10 persen dari kebutuhan.

Baca juga: Pemprov Kepri tunggu juknis pusat untuk program makanan bergizi gratis

"Kemarin di pembahasan kita kebutuhan uang untuk makan siang gratis mencapai Rp650 miliar. Secara aturan setiap daerah diminta dana pendamping. Sekitar 10 persen atau Rp65 miliar," kata Mustofa.

Ia mengatakan dana APBD Rp65 miliar ini berasal dari PAD Kota Batam, tidak dipotong dari dinas-dinas yang ada.

Mustofa menyampaikan untuk dana kekurangannya diambil dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU).

Baca juga: Pemkot Batam sebut 987 sekolah bakal terima Program Makanan Bergizi Gratis