Penundaan tarif Trump pacu produksi barang ekspor di Batam

Batam (ANTARA) - Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah mengatakan penundaan selama 90 hari kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong sejumlah pelaku usaha ekspor-impor untuk meningkatkan produksinya.

“Kebijakan Trump untuk Batam minimal untuk 90 hari terjadi peningkatan produksi ekspor dan impor, juga meningkat ya untuk produksi,” kata Zaky di Batam, Selasa.

Mantan Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta tersebut menyebut produksi barang ekspor kian meningkat sejalan dengan permintaan dari negara tujuan ekspor.

“Meningkat karena menggunakan momen 90 hari sebelum tarif naik. Kan biasa gitu, ketika mau diumumkan naik, (pelaku usaha) berlomba-lomba, si buyer (pembeli) di sana (Amerika) juga memesan barang di sini cukup,” katanya.

Meski produksi barang meningkat, Zaky berharap tim negosiasi dari Pemerintah Indonesia terkait tarif Trump bisa berhasil membawa keringanan bagi tarif untuk Indonesia sehingga membawa iklim positif bagi dunia usaha di Batam.

“Tentunya mudah-mudahan dukungan tim negosiasi Indonesia bisa berhasil, begitu ada peningkatan produksi, terus tim negosiasi berhasil, produk-produk Indonesia bisa diterima di sana,” ujarnya.

Baca juga: BMKG prakirakan cuaca Kepri Rabu, berawan dan berpotensi hujan

Menghadapi situasi ini, kata Zaky, Bea Cukai Batam membantu kemudahan bagi pelaku usaha agar produksi yang dilakukan di Batam selama 90 hari ini tidak terganggu.

“Kami bantu percepat jangan sampai terganggu minimal 90 hari ini, jangan sampai terganggu di masalah sistem, masalah pemeriksaan fisik maupun penelitian dokumen di Bea Cukai,” kata Zaky.

Pada pertengahan April 2025, Bea Cukai Batam mengundang 30 pelaku usaha berbagai jenis usaha berkaitan dengan ekspor-impor tujuan AS di Batam untuk beraudiensi.

Pertemuan ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai untuk mendukung kelancaran proses bisnis pelaku usaha dalam menghadapi kebijakan Presiden Trump.

“Ekspor 24/7 kami jalankan, Kalau ada sedikit permasalahan jangan sampai rantai pasok terganggu dan masalah sistem terganggu, ini kami jaga dan kami komunikasi dengan industri,” paparnya.

Menurut Zaky, dengan komunikasi ini, pihaknya bisa mengetahui langsung apa saja yang diperlukan pelaku usaha dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal tersebut.

Baca juga:
Pemkab Natuna menyiapkan tiga lokasi untuk dapur makan bergizi gratis

Peserta JKN di 4 kabupaten di Kepri sudah 98 persen