Bupati Natuna sebut nelayan lokal butuh bantuan kapal memadai

id ZEE,Laut Natuna Utara,Kepri,KIA,Kapal Ikan Asing,Natuna

Bupati Natuna sebut nelayan lokal butuh bantuan kapal memadai

Bupati Natuna Cen Sui Lan. (ANTARA/HO-Pemkab Natuna)

Natuna (ANTARA) - Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Cen Sui Lan menegaskan bahwa nelayan lokal membutuhkan bantuan kapal yang memadai agar mampu bersaing dengan kapal ikan asing (KIA) serta dapat mengisi kekosongan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Hal ini ia sampaikannya di Natuna, Rabu, dalam pertemuan bersama tim Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam).

Cen menjelaskan sebagian besar nelayan Natuna tergolong tradisional yang menggunakan kapal kecil berukuran kurang dari 10 gross ton (GT), bahkan didominasi 5 GT dengan alat tangkap sederhana seperti pancing.

"Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa nelayan kita tidak mampu menjangkau wilayah ZEE, terutama saat cuaca ekstrem melanda," ucap dia.

Ia pun meminta pemerintah pusat memberikan dukungan nyata, khususnya pengadaan kapal yang kuat dan tangguh menghadapi kondisi laut lepas.

"Kirimkan kami kapal besi, agar nelayan kami bisa hadir di sana, di ZEE," ujar Cen.


Baca juga: Kemenko Polkam perkuat pengawasan dan pemeliharaan keamanan di wilayah Natuna


Ia menambahkan, kehadiran KIA di ZEE semakin dominan karena mereka didukung dengan kapal besar, alat tangkap canggih, serta persediaan logistik yang memadai untuk bertahan dalam kondisi cuaca buruk di perairan Natuna.

"Jadi kalau nelayan kami memiliki alat tangkap yang kecil, kita tidak akan bisa bersaing dan itu telah terjadi, Ilegal fishing tidak bisa kita hadapi," ujar dia.

Cen memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka ekonomi masyarakat Natuna akan terpuruk, karena sebagian besar penduduk menggantungkan hidup dari hasil laut.

"99,1 persen wilayah Natuna adalah laut, dan mayoritas masyarakat kami adalah nelayan. Jika laut tidak bisa kami manfaatkan, maka kehidupan mereka terancam," katanya.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum berpihak kepada daerah kepulauan seperti Natuna.


Baca juga: Prabowo naikkan status lima pangkalan TNI AU jadi tipe A, termasuk Raden Sadjad di Natuna


Menurut dia, pembatasan kewenangan pengelolaan laut bagi kabupaten dan kota membuat daerah tidak leluasa dalam mengambil langkah konkret untuk menyejahterakan masyarakatnya.

"Ini masyarakat kami, masa kami harus dibatasi, Ketika ada pencurian ikan di depan mata, kami justru harus menunggu diskresi dari pusat. Lalu bagaimana kami bisa menjaga marwah dan kedaulatan," tegas Cen.

Ia juga menegaskan pertahanan Natuna tidak hanya cukup dibangun dari sisi darat. Pengawasan laut harus diperkuat, sebab keberhasilan pertahanan sejatinya diukur dari kesejahteraan rakyat.

"Pertahanan itu berhasil apabila ekonomi masyarakat berhasil," ujar dia.

Baca juga: Polres Natuna salurkan ribuan liter air bersih kepada warga

Pewarta :
Uploader: Nadilla
COPYRIGHT © ANTARA 2025


Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE