Pemprov Kepri mengupayakan ekspor ikan hidup ke Hong Kong dibuka lagi

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengupayakan ekspor ikan hidup dari Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna tujuan Hong Kong yang terhenti empat bulan terakhir dapat dibuka lagi.

"Ekspor ikan hidup merupakan tulang punggung ekonomi nelayan di Anambas dan Natuna. Sudah puluhan tahun berlangsung, dan kini nelayan kita terancam kehilangan mata pencaharian," ungkap Wakil Gubernur (Wagub) Kepri Nyanyang Haris Pratamura di Tanjungpinang, Kamis.

Nyanyang bersama jajarannya di dinas terkait bergerak cepat mencari solusi atas penghentian ekspor ikan hidup itu dengan beraudiensi langsung dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Abdul Kadir Jailani di Jakarta, Rabu (9/7).

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan telah meminta Kemlu memfasilitasi komunikasi diplomatik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China, dengan tujuan agar ekspor yang telah berlangsung puluhan tahun itu bisa kembali normal.

Menurut Nyanyang, penghentian pengiriman ikan hidup ke Hong Kong telah berdampak serius terhadap pelaku usaha dan pebudidaya ikan di dua wilayah terdepan Indonesia di provinsinya.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga telah mengirim surat resmi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kemlu RI, perihal permohonan percepatan penyelesaian masalah ekspor ikan hidup ke Hong Kong itu melalui diplomasi antarnegara dan kolaborasi lintas kementerian.

Berdasarkan laporan, lanjut Nyanyang, kapal berbendera Hong Kong yang biasanya menjemput langsung hasil budidaya ikan tidak lagi masuk ke perairan Indonesia dengan alasan yang belum terkonfirmasi secara resmi.

Menurut dia, kondisi itu diduga terjadi karena adanya pengetatan kebijakan perdagangan atau pembatasan impor dari pihak Hong Kong. Situasi itu telah menyebabkan penumpukan stok ikan hidup yang tidak terserap pasar dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir.

"Alternatif distribusi lewat jalur udara sulit dilakukan, karena keterbatasan kapasitas dan tingginya biaya operasional. Maka itu, kami minta bantuan pemerintah pusat dalam mengatasi persoalan ekspor ikan hidup dari Kepri," ujar Nyanyang.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Abdul Kadir Jailani mengatakan berkomitmen membantu Pemprov Kepri secara maksimal, dengan berkoordinasi bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong.

Menurut dia, Kemlu sepakat untuk segera menemukan solusi agar kegiatan ekspor dapat kembali berjalan, termasuk membuka kemungkinan ekspor ke pasar alternatif.

"Semoga dalam waktu dekat sudah ada hasilnya, karena kami (Kemlu) secara aktif mendorong peningkatan ekspor Indonesia melalui berbagai upaya diplomasi dan fasilitasi kerja sama," kata Abdul Kadir.