Batam (Antara Kepri) - Komisi X DPR RI mendorong pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar perhatian untuk kebudayaan bisa lebih maksimal.
"Kami justru inginnya demikian (pembentukan Kementerian Kebudayaan), ini strategi membangun bangsa," kata anggota Komisi X DPR RI Dedi Suwandi Gumelar di Batam, Jumat.
Ia mengatakan pada dasarnya budaya adalah mata air sedangkan pendidikan, pariwisata, kesenian dan lainnya adalah sungai. Sehingga semestinya kebudayaan menjadi kementerian tersendiri, bahkan menjadi Kementerian Koordinator.
Kebudayaan memegang peranan penting bagi berlangsungnya suatu negara.
Menurut dia, perhatian pemerintah kepada kebudayaan sangat kurang dibanding pendidikan, pariwisata dan lainnya. Keberpihakan pada anggaran juga minim.
Pada APBN, pemerintah mengalokasikan Rp73 triliun untuk pendidikan, sedangkan untuk kebudayaan hanya Rp2 triliun.
Jika Kebudayaan menjadi kementerian tersendiri, tentunya keberpihakan anggaran pada kebudayaan juga lebih besar.
Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Abdul Latif mengatakan sudah seyogyanya Kementerian Kebudayaan berdiri sendiri, pisah dari Kementerian Pendidikan.
"Persoalan pendidikan itu banyak, jika digabungkan dengan kebudayaan, maka Menteri-nya akan sibuk dengan urusan pendidikan," kata dia.
Padahal, budaya memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara. Jika budaya sudah hilang, maka negara juga akan hancur.
Di Indonesia, hanya ada tiga provinsi yang memiliki Dinas Kebudayaan sendiri, terpisah dari pendidikan atau pariwisata, yaitu Kepulauan Riau, Bali dan Yogyakarta.
"Itu karena otonomi daerah, makanya kami usulkan agar pemerintah pusat juga membuat Kementerian Kebudayaan sendiri," kata dia.(*)
Editor: Dedi
Komentar