GMNI: Beberkan Masalah Strategis Kepri kepada Wapres

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tanjungpinang Askarmin Harun meminta Gubernur Provinsi Kepulauan Riau HM Sani memanfaatkan kunjungan Wakil Presiden Boediono, dengan membeberkan permasalahan strategis sehingga  pemerintah pusat dapat segera membantu pemecahannya.

"Kami minta Gubernur memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka semua permasalahan strategis, dan mendesak pusat untuk membantu menyelesaikannya," kata Askarmin, Kamis, menjelang kedatangan Wakil Presiden Boediono untuk membuka Tamadun Melayu I di Gedung Daerah Tanjungpinang, Jumat (27/9).

Ia pun berharap Wapres Boediono ke Tanjungpinang bukan sekadar membuka Tamadun Melayu I, melainkan juga menyerap aspirasi dan berbagai persoalan yang terjadi di Kepri.

Wapres dijadwalkan tiba di Tanjungpinang pada Jumat siang, dan membuka acara Tamadun Melayu setelah menggelar shalat Jumat di Masjid Raya Tanjungpinang. Wapres hanya akan beberapa jam berada di Tanjungpinang.

"Waktu yang singkat itu harus dimanfaatkan Pemerintah Kepri untuk menyampaikan berbagai permasalahan daerah, Sayang kan, jika anggaran sebesar Rp5 miliar hanya digunakan untuk acara Tamadun Melayu," ujar Askarmin.

Ia menambahkan, isu terhangat terjadi di Kepri sampai sekarang berhubungan dengan keputusan Menteri Kehutanan terkait penetapan beberapa kawasan strategis dan padat penduduk sebagai hutan lindung dan konversi. Kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan Menteri Kehutanan itu mengagetkan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

Salah satu contoh adalah Pulau Penyengat, Tanjungpinang yang memiliki banyak penduduk dan telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan budaya Melayu, oleh Menhut kini ditetapkan sebagai hutan konversi sehingga Pemkot Tanjungpinang merasa keberatan.

Hal serupa juga dilakukan di Bintan. Beberapa kawasan strategis di Bintan, yang akan dikembangkan sebagai pusat pembangunan, ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

"Batam pun mendapat masalah yang sama sehingga pengusaha dan pemerintah daerah merasa keberatan. Kami minta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan tersebut, karena merugikan pemerintah daerah di Kepri," katanya.

Selain permasalahan itu, GMNI Tanjungpinang juga mendesak Gubernur Kepri untuk membeberkan kendala pelaksanaan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (FTZ). Sampai sekarang FTZ di Bintan, Karimun dan Tanjungpinang belum berjalan maksimal.

Hal itu disebabkan, FTZ di tiga daerah tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh, dan masih terdapat peraturan yang tumpang tindih sehingga pelaksanaan FTZ tidak maksimal.

"Kami minta permasalahan yang sudah berlarut-larut ini diperbaiki," ucapnya.

Askarmin juga mendesak pemerintah pusat untuk menyiapkan anggaran yang memadai untuk pengelolaan perbatasan Kepri. Pembangunan di kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga sulit dilaksanakan jika hanya mengandalkan anggaran dari Kepri.

"Kami minta gubernur menyampaikan permasalahan itu kepada Wapres. Permintaan ini terpaksa kami sampaikan melalui media, karena kami tidak dapat menyampaikan secara langsung kepada Pak Boediono," ucapnya. (Antara)

Editor: Rusdianto