Karimun (Antara Kepri) - Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Aunur Rafiq mengharapkan Presiden Joko Widodo pada tahun ketiga pemerintahannya meningkatkan anggaran untuk program percepatan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
"Program pengentasan kemiskinan melalui dana desa, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sangat baik, namun kami harapkan anggarannya ditingkatkan lagi pada 2017," kata dia usesai menghadiri penutupan kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-97 di Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Rabu.
Harapan itu dikemukakan Aunur Rafiq ketika diminta tanggapannya mengenai progres pembangunan dengan dana pusat pada tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dana Desa sebesar Rp27 miliar yang telah dikucurkan pemerintah pusat, menurut dia, memberikan dampak cukup positif dalam memacu pembangunan di desa.
Program pembangunan fisik yang dilakukan desa menggunakan Dana Desa, lanjut dia, lebih tepat sasaran karena dilaksanakan secara terukur, dan dievaluasi sesuai dengan proposal kegiatan pembangunan yang diajukan pemerintahan desa.
Pada sektor kesehatan, menurut dia, program pengentasan kemiskinan melalui program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) juga cukup membantu karena tidak hanya mengakomodasi peserta Jamkesmas, tetapi juga peserta Jamkesda.
Dia juga mengharapkan pemerintahan Jokowi-JK agar lebih meningkatkan akselerasi program pengentasan kemiskinan di semua bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar masyarakat pedesaan terus ditingkatkan.
"Program pengentasan kemiskinan menggunakan berbagai kartu, seperti Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan yang lainnya agar terus ditingkatkan," ujarnya.
Untuk pembangunan infrastruktur pendukung program pengentasan kemiskinan, lanjut dia, Karimun menerima bantuan anggaran untuk mengatasi krisis air di Pulau Karimun Besar melalui Satker Kementerian Pekerjaan Umum.
Namun demikian, program yang sama dia harapkan dapat diperluas sampai ke pulau-pulau, tidak hanya masalah air bersih, tetapi listrik, jalan dan pelabuhan.
"Tahun ini memang (anggaran pusat) masih sedikit, dan memang ada pembangunan jalan tapi masih separuh-separuh. Makanya kita harapkan untuk ditingkatkan di tahun 2017. Pemerintah daerah tidak akan mampu kalau tidak dibantu pusat, apalagi Karimun sebagai daerah perbatasan juga meliputi ratusan pulau yang masih jauh tertinggal," katanya. (Antara)
Editor: A Jo Seng Bie
Komentar