Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali memproyeksikan pendapatan dari retribusi labuh jangkar, meski sejak dua tahun terakhir gagal mendapatkannya.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kepri Junaidi, di Tanjungpinang, Senin, mengatakan, pihaknya memproyeksikan Rp50 miliar pendapatan dari labuh jangkar kapal yang masuk dalam APBD tahun 2020.
"Di DPRD Kepri tidak ada masalah. Kami optimistis mendapatkannya," katanya.
Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah mengatakan Pemprov Kepri melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUMD) memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengelola labuh jangkar kapal. Pertama, kewenangan pengelolaan ruang laut diberikan oleh UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah kepada pemerintah provinsi.
Kedua, legal opini dari Kejaksaan Tinggi Kepri. Kemudian ada juga pendapat dari BPK.
"Pemprov Kepri juga memenangkan perkara nonlitigasi terkait persoalan itu. Kami masi menunggu pendapat dari BPKP," ujarnya.
Pengelolaan ruang laut 0-12 mil semestinya diserahkan Kemenhub kepada Pemprov Kepri, namun itu tidak dilakukan sampai sekarang. Pemerintah pusat sampai sekarang mengelola 50 jenis kegiatan dalam ruang laut di Kepri.
"Kepri hanya minta satu. Itu pun amanah undang-undang, yang semestinya dilaksanakan," tuturnya.
Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto sampai sekarang masih melobi Kemenhub. Namun belum diperoleh keputusan yang menguntungkan Pemprov Kepri.
"Saya pikir Pak Gubernur sangat menghormati Menhub sehingga mengambil langkah negosiasi sebagai jalan tengah penyesaian permasalahan ini," katanya.
Ia juga merasa optimistis Pemprov Kepri tahun 2020 memperoleh retribusi dan kegiatan lainnya dalam pengelolaan lanuh jangkar.
"Mudah-mudahan tahun 2020 terealisasi," katanya.
Pemprov Kepri kembali proyeksikan pendapatan retribusi labuh jangkar
Kapal "mother vessel" asal China parkir di Perairan Pulau Pangkil Bintan beberapa waktu lalu. Pemprov Kepri masih memperjuangkan agar mendapat retribusi dari labuh jangkar kapal. (ANTARA/Nikolas Panama)
Komentar