Pjs Gubernur Kepri minta peserta Pilkada adu konsep penanganan COVID-19

Tanjungpinang (ANTARA) - Pjs Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Bahtiar Baharuddin meminta calon kepala daerah (Cakada) adu konsep penanganan COVID-19 saat debat Pilkada serentak 2020.

Bahtiar menyebut calon kepala daerah baik bupati/wali kota maupun gubernur harus punya inovasi dan solusi bagaimana membangun daerah di tengah kondisi wabah.

Misalnya, kata dia, calon bupati menyatakan konsentrasi membangun industri, maka narasi yang akan dibangun ialah bagaimana peran kepala daerah dalam menangani dampak sosial ekonomi saat COVID-19.

"Begitu pula calon kepala daerah yang menawarkan program di sektor pendidikan maupun pertanian. Mereka harus menjabarkan solusinya seperti apa dan bagaimana saat situasi pandemi ini," ujar Bahtiar di Tanjungpinang, Senin (28/9).

Pihaknya bakal meminta KPU untuk mengatur debat politik Pilkada dengan tema penanganan COVID-19. Dengan demikian, lanjut dia, kepala daerah yang terpilih pada 9 Desember 2020 harus fokus dengan program prioritas penanganan COVID-19 di daerah masing-masing.

"Sesuai imbauan Mendagri Tito Karnavian, pilihlah calon kepala daerah yang punya visi-misi menangani COVID-19 di segala sektor, baik itu kesehatan maupun dampak sosial ekonomi masyarakat. Kalau tidak ada, sebaiknya jangan dipilih," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bahtiar turut mendorong di dalam PKPU 13 tahun 2020 para calon kepala daerah mengurangi bagi-bagi kaos partai seperti pilkada sebelumnya. Sebaiknya diganti dengan membagikan masker kepada masyarakat, sehingga mereka yang tadinya tidak punya masker menjadi punya masker dengan adanya pilkada.

"Ini kan jadi peluang bagi kandidat calon untuk menarik simpati masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada. Bisa juga di masker itu dituliskan pilih calon nomor 1, 2 atau 3," tuturnya.

Mantan Kapuspen Kemendagri itu pun gencar menggelorakan gerakan pilkada sehat demi terwujudnya pilkada yang bebas dan aman dari penyebaran COVID-19.

Gerakan ini melibatkan penyelenggara Pilkada, mulai dari Bawaslu/KPU, aparat TNI/Polri, partai politik, pers, simpatisan, dan masyarakat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dia turut mengimbau dalam tahap sosialisasi semua calon harus taat aturan seperti yang sudah dikeluarkan KPU terutama dalam mematuhi protokol kesehatan.

"Kami tentu tidak ingin Pilkada serentak 2020 jadi klaster baru penyebaran COVID-19, maka itu semua pihak wajib mematuhi protokol kesehatan," demikian Bahtiar.