Ketiga Paslon sepakat perkuat peran Pemda Kepri dalam KPBPB

id Pilkada kepri 2020, debat publik pilkada kepri

Ketiga Paslon sepakat perkuat peran Pemda Kepri dalam KPBPB

Debat publik Pilkada Kepri 2020.

Batam (ANTARA) - Ketiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Kepri 2020 sepakat peranan pemerintah daerah dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) diperkuat.

Hal itu disampaikan ketiga pasnagan calon dalam Debat Publik Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kepri di Kota Batam, Jumat.

"Ketiga pasangan calon sepakat peranan daerah diperkuat," kata calon wakil gubernur nomor urut 1 Suryani.

Pasangan Isdianto-Suryani juga berharap dan mendorong agar pemerintah memberikan fasilitas KPBPB yang sama di seluruh kabupaten kota di Kepri, tidak hanya Batam, Bintan dan Karimun saja.

Menurut Suryani, dengan fasilitas KPBPB yang sama di seluruh kabupaten kota di Kepri, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa semakin merata.

Pengembangan ekonomi tiap kabupaten kota juga disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing kabupaten kota di provinsi kepulauan itu.

Calon gubernur nomor urut 3 Ansar Ahmad juga sepakat, perlunya penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksaan KPBPB.

Ia percaya, apabila pemerintah daerah diberikan kewenangan dan kepercayaan, maka akan mampu meningkatkan potensi ekonomi yang ada di daearahnya. Bagaimanapun, pemda yang mengetahui kondisi wilayahnya.

Dalam mengembangkan ekonomi Kepri, Ansar Ahmad-Marlin Agustina telah memetakan potensi antar wilayah. Natuna dan Kepulauan Anambas misalnya didorong untuk sektor perikanan. Sementara Lingga akan dikembangkan sebagai industri pengolahan hasil pertanian dan peterakan sesuai dengan kondisi daerahnya.

"Batam akan didorong untuk kawasan industri shipyard dan pusat logistik," kata dia.

Masih mengenai KPBPB, calon gubernur nomor urut 1 Soerya Respationo menyatakan FTZ belum membawa dampak positif bagi daerah.

Soerya Respationo-Iman Setiawan mendorong agar Dewan KPBPB dikembalikan ke provinsi dengan diketuai oleh gubernur, dan beranggotakan anggota FKPD.

"Menko Perekonomian cukup sebagai dewan nasional. Sehingga apabila perlu keputusan cepat dan segera, ada di Kepri," kata dia.

Menurut dia dengan begitu, apabila dibutuhkan keputusan yang mendesak, maka akan bisa segera ditangani, tanpa harus menunggu Jakarta.
Pewarta :
Editor: Nurjali
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar