Batam (ANTARA) - Ketiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Kepri 2020 sepakat peranan pemerintah daerah dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) diperkuat.
Hal itu disampaikan ketiga pasnagan calon dalam Debat Publik Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kepri di Kota Batam, Jumat.
"Ketiga pasangan calon sepakat peranan daerah diperkuat," kata calon wakil gubernur nomor urut 1 Suryani.
Pasangan Isdianto-Suryani juga berharap dan mendorong agar pemerintah memberikan fasilitas KPBPB yang sama di seluruh kabupaten kota di Kepri, tidak hanya Batam, Bintan dan Karimun saja.
Menurut Suryani, dengan fasilitas KPBPB yang sama di seluruh kabupaten kota di Kepri, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa semakin merata.
Pengembangan ekonomi tiap kabupaten kota juga disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing kabupaten kota di provinsi kepulauan itu.
Calon gubernur nomor urut 3 Ansar Ahmad juga sepakat, perlunya penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksaan KPBPB.
Ia percaya, apabila pemerintah daerah diberikan kewenangan dan kepercayaan, maka akan mampu meningkatkan potensi ekonomi yang ada di daearahnya. Bagaimanapun, pemda yang mengetahui kondisi wilayahnya.
Dalam mengembangkan ekonomi Kepri, Ansar Ahmad-Marlin Agustina telah memetakan potensi antar wilayah. Natuna dan Kepulauan Anambas misalnya didorong untuk sektor perikanan. Sementara Lingga akan dikembangkan sebagai industri pengolahan hasil pertanian dan peterakan sesuai dengan kondisi daerahnya.
"Batam akan didorong untuk kawasan industri shipyard dan pusat logistik," kata dia.
Masih mengenai KPBPB, calon gubernur nomor urut 1 Soerya Respationo menyatakan FTZ belum membawa dampak positif bagi daerah.
Soerya Respationo-Iman Setiawan mendorong agar Dewan KPBPB dikembalikan ke provinsi dengan diketuai oleh gubernur, dan beranggotakan anggota FKPD.
"Menko Perekonomian cukup sebagai dewan nasional. Sehingga apabila perlu keputusan cepat dan segera, ada di Kepri," kata dia.
Menurut dia dengan begitu, apabila dibutuhkan keputusan yang mendesak, maka akan bisa segera ditangani, tanpa harus menunggu Jakarta.
Berita Terkait
BP Batam dukung realisasi pembangunan gerai premium
Jumat, 19 April 2024 12:04 Wib
Lanud RSA jalin kerja sama dengan Pemkab Natuna tangani kekeringan
Jumat, 19 April 2024 11:20 Wib
KPU Natuna rekrut ulang badan adhoc
Jumat, 19 April 2024 9:47 Wib
Demokrat buka pendaftaran bakal calon Wali Kota Tanjungpinang
Jumat, 19 April 2024 6:31 Wib
Disnakertrans Kepri terima 12 aduan pembayaran THR Idul Fitri
Kamis, 18 April 2024 20:03 Wib
Bandara Batam layani 1.681 penerbangan selama mudik Lebaran
Kamis, 18 April 2024 18:37 Wib
Dubes Denmark: Batam punya indikator ekonomi yang impresif
Kamis, 18 April 2024 15:26 Wib
Wali Kota Batam berupaya tarik investor guna perluas lapangan kerja
Kamis, 18 April 2024 15:19 Wib
Komentar