Kepri dapat Rp2,23 Triliun dari APBN 2012

Batam (ANTARA Kepri) - Provinsi Kepulauan Riau diasumsikan mendapatkan dana Rp2,23 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012.

"Itu asumsi untuk Kepri yang berasal dari DAK, DAU, dan DID, belum termasuk Dana Bagi Hasil Migas dan dana dekonsentrasi daerah," kata anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Kepri Harry Azhar Azis di Batam.

Kepri dan kabupaten kota di dalamnya, kata dia, memperoleh DAK sekitar Rp174 miliar lebih, DAU sekitar Rp2 triliun dan DID Rp2 miliar.

Pria yang pernah menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menjabarkan Pemerintah Provinsi Kepri mendapat dana alokasi khusus sekitar Rp23,165 miliar.

Selain provinsi, tiap kabupaten kota juga mendapatkan DAK, Bintan mendapat Rp15,782 miliar, Natuna Rp35,584 miliar, Karimun Rp4,352 miliar, Batam Rp46,462 miliar, Tanjungpinang Rp1,444 miliar, Lingga Rp18,201 miliar dan Anambas 29,241 miliar.

Pemerintah Provinsi Kepri juga mendapatkan dana alokasi umum Rp460 miliar, Kabupaten Bintan Rp232 miliar, Natuna Rp85,322 miliar, Karimun Rp246 miliar, Batam Rp429 miliar, Tanjungpinang 292 miliar, Lingga Rp241 miliar dan Anambas 169 miliar.

Untuk Dana Infrastruktur Daerah, Pemerintah Kepri mendapatkan Rp 2 miliar.  "Kalau DID hanya pemerintah provinsi yang dapat," kata Harry.

Kepri, kata dia, masih bisa mendapatkan dana bantuan lain dari pemerintah pusat, tetapi besarannya belum ditetapkan.

Mengenai dana bantuan, ia mengatakan tiap tahun besaran yang digelontorkan pemerintah pusat semakin kecil.

Pada 2009, dana tugas perbantuan yang diterima Kepri Rp107 miliar, pada 2010 turun menjadi Rp68 miliar, dan turun lagi pada 2011 menjadi Rp45 miliar.

Harry mengatakan mendorong alokasi dana untuk pemerintah daerah ditingkatkan tiap tahun, sedangkan dana perbantuan yang disisipkan untuk daerah melalui kementerian diperkecil.

"Dana untuk daerah harus ditingkatkan, karena daerah yang lebih tahu kebutuhannya ketimbang kementerian," kata dia.

Sementara dana bagi hasil minyak dan gas bumi, ia mengatakan diasumsikan turun hingga 2,6 persen.

Penurunan DBH, kata dia, disebabkan menurunnya pengangkatan bahan bakar minyak di daerah penghasil Natuna.

(Y011/N002)