LAM: Pemerintah Harus Cepat Tangani Tanjunguma
Rabu, 23 Oktober 2013 19:09 WIB
Batam, (Antara Kepri) - Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau menyatakan sengketa lahan Kampung Tua, Tanjunguma, Batam, perlu ditangani serius oleh pemerintah maupun penegak hukum sebab berpotensi menimbulkan konflik antarsuku.
"Konflik antarsuku dapat merugikan banyak pihak, termasuk pihak-pihak yang berkonflik. Karena itu sebaiknya semua pihak yang berkepentingan dengan permasalahan itu menahan diri, dan pemerintah bersama penegak hukum serius menanganinya," kata Ketua Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (LAM Kepri) Abdul Razak, yang dihubungi dari Batam, Rabu.
Ia menambahkan, LAM Kepri belum mengambil langkah-langkah untuk meredam permasalahan itu. LAM Kepri tidak ingin salah langkah dalam mengambil kebijakan sehingga memandang perlu untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah.
"Keinginan kami tentu sama seperti keinginan pemerintah yaitu menjaga Batam maupun daerah lainnya tetap aman dan tentram," ungkapnya.
Razak mengemukakan, permasalahan sengketa lahan di kampung tua yang berujung konflik harus diselesaikan secara bijaksana dan sesuai dengan ketentua. Konflik yang terjadi dalam beberapa terakhir ini hanya akan menguras energi, sementara masalah lahan itu tidak selesai.
"Kami belum menjadwalkan musyawarah dengan tokoh masyarakat di Batam untuk membahas permasalahan itu. Tetapi itu akan dilakukan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah," ujarnya.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan warga di Batam Kota sejak Rabu pagi berhasil dibubarkan aparat kepolisian pada sore hari.
Kapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol Endjang Sudradjat mengatakan terpaksa membubarkan massa yang berunjuk rasa di halaman Kantor Badan Pengusahaan Batam karena mulai merusak kantor tersebut.
"Tidak ada jalan lain, kami terpaksa menghalau massa agar tidak semakin anarkis dan membakar kantor BP Batam," kata Kapolda di Halaman BP Batam.
Sebelum menghalau dengan tembakan gas air mata, kata dia, polisi sudah melakukan tindakan persuasif terhadap pengunjuk rasa.
"Mereka sudah merusak pagar kawat berduri dan pagar BP Batam kami masih biarkan. Namun karena mereka mulai menyerang, kami halau," kata dia. (Antara)
Editor: Evy R. Syamsir
"Konflik antarsuku dapat merugikan banyak pihak, termasuk pihak-pihak yang berkonflik. Karena itu sebaiknya semua pihak yang berkepentingan dengan permasalahan itu menahan diri, dan pemerintah bersama penegak hukum serius menanganinya," kata Ketua Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (LAM Kepri) Abdul Razak, yang dihubungi dari Batam, Rabu.
Ia menambahkan, LAM Kepri belum mengambil langkah-langkah untuk meredam permasalahan itu. LAM Kepri tidak ingin salah langkah dalam mengambil kebijakan sehingga memandang perlu untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah.
"Keinginan kami tentu sama seperti keinginan pemerintah yaitu menjaga Batam maupun daerah lainnya tetap aman dan tentram," ungkapnya.
Razak mengemukakan, permasalahan sengketa lahan di kampung tua yang berujung konflik harus diselesaikan secara bijaksana dan sesuai dengan ketentua. Konflik yang terjadi dalam beberapa terakhir ini hanya akan menguras energi, sementara masalah lahan itu tidak selesai.
"Kami belum menjadwalkan musyawarah dengan tokoh masyarakat di Batam untuk membahas permasalahan itu. Tetapi itu akan dilakukan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah," ujarnya.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan warga di Batam Kota sejak Rabu pagi berhasil dibubarkan aparat kepolisian pada sore hari.
Kapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol Endjang Sudradjat mengatakan terpaksa membubarkan massa yang berunjuk rasa di halaman Kantor Badan Pengusahaan Batam karena mulai merusak kantor tersebut.
"Tidak ada jalan lain, kami terpaksa menghalau massa agar tidak semakin anarkis dan membakar kantor BP Batam," kata Kapolda di Halaman BP Batam.
Sebelum menghalau dengan tembakan gas air mata, kata dia, polisi sudah melakukan tindakan persuasif terhadap pengunjuk rasa.
"Mereka sudah merusak pagar kawat berduri dan pagar BP Batam kami masih biarkan. Namun karena mereka mulai menyerang, kami halau," kata dia. (Antara)
Editor: Evy R. Syamsir
Pewarta :
Editor : Jo Seng Bie
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pemerintah ekspor 2.280 ton beras untuk kebutuhan jamaah haji ke Arab Saudi
09 February 2026 14:28 WIB
Pemerintah tambah anggran pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar
05 February 2026 15:35 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Qodari dukung ANTARA jadi ekosistem narasi utama pemerintah
03 February 2026 19:24 WIB
Terpopuler - Hukum
Lihat Juga
Polda Kepri gagalkan peredaran 353 keping vape mengandung etomidate di Kota Batam
12 February 2026 17:40 WIB