Komisi III : Pelabuhan Batu 6 Tanjungpinang Tidak Layak

Tanjungpinang (ANTARA News) - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Lis Darmansyah, mengatakan pelabuhan bongkar muat Sri Payung Batu 6 Tanjungpinang, sudah tidak layak dikatakan pelabuhan.

"Sangat tidak layak pelabuhan Batu 6 dikatakan sebagai pelabuhan bongkar muat, karena tidak dikelola dengan baik," kata Lis usai meninjau aktivitas bongkar muat tersebut, Jumat, 3 September 2010.

Lis mengatakan, fasilitas pendukung seperti gedung perkantoran untuk syahbandar, Pelindo, jalan dan lain-lainnya juga sangat memprihatinkan.

"Pos pengamanan yang ditempati polisi, Syahbandar dan instansi lain yang ada dipelabuhan juga seperti tidak layak'," kata Lis yang akan dilantik secara resmi menjadi Wakil Ketua II DPRD Kepri pada 24 September 2010 menggantikan Soerya Respationo yang terpilih menjadi Wakil Gubernur Kepri.

Legislator PDI Perjuangan daerah pemilihan Kota Tanjungpinang tersebut meminta pemerintah daerah untuk mengambil alih pengelolaan pelabuhan bongkar muat terbesar satu-satunya yang ada di Tanjungpinang itu.

"Jika Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II tidak sanggup membangun pelabuhan yang representatif, pemerintah daerah diharapkan segera mengambil alih pengelolaannya," tegas Lis.

Dia mengatakan, seharusnya Pelindo dan Pemkot Tanjungpinang malu melihat kondisi pelabuhan yang tidak terurus dengan baik dan sembraut itu.

"Pemkot Tanjungpinang harus tegas kepada Pelindo sebagai pengelola. Jika Pelindo tidak mampu segera ambil alih karena pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengelola daerahnya," katanya.

Kepala Pos Syahbandar Pelabuhan Batu 6, Sutoyo mengakui fasilitas yang diberikan Pelindo tidak memadai seperti apa yang diharapkan.

"Kami saja bangun kantor dengan swadaya sendiri karena kantor yang disediakan tidak layak," kata Sutoyo.

Selain itu, menurut dia fasilitas listrik juga tidak disediakan oleh Pelindo, sehingga pihaknya terpaksa menyambung listrik dari orang lain.

"Kami berharap Pelindo dan pemerintah daerah memperhatikan Pelabuhan Batu 6 agar lebih representatif," katanya.

Namun demikian, menurut dia, walaupun fasiltas pendukung kurang namun kinerja pihaknya sebagai Syahbandar tetap berjalan lancar. (HW/Btm1)