Batam (ANTARA) - Pemerintah Pusat membiayai soil investigation (survei kedalaman) jembatan Batam-Bintan (Babin) yang dibangun di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp50 miliar.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebutkan, nantinya ada 20 lokasi yang akan dilakukan survei kedalaman terlebih dahulu sebelum pembangunan jembatan tersebut.
“Saat ini kami masih persiapan untuk 20 lokasi soil investigation dan itu butuh waktu sekitar 10 sampai 11 bulan, itu dibiayai oleh pemerintah pusat sebesar Rp50 miliar. Awalnya dibebankan kepada kami, tapi karena kami tidak punya uang, maka akhirnya pemerintah pusat yang membiayai,” ujar Ansar di Batam Kepulauan Riau, Senin.
Ansar menjelaskan, setelah survei kedalaman sudah selesai, maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu pembangunan fisik jembatan dapat dimulai.
“Nanti ketika semua urusan sudah selesai, kami akan segera lakukan peletakan batu pertama bersama bapak Presiden,” katanya.
Untuk pembangunan fisik jembatan secara keseluruhan, Ansar memperkirakan memakan waktu 2 hingga 3 tahun dengan menelan biaya investasi sebesar Rp14,3 triliun.
Jembatan Batam-Bintan direncanakan akan dibangun sepanjang 14,74 kilometer (Km) yang terbagi menjadi 7,68 jembatan dan 7,06 jalan tol.
Adapun pembagian pembiayaannya mencakup 7,98 km untuk porsi Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (Pulau Bintan-Pulau Tanjung Sauh) dan 6,76 Km untuk porsi dukungan pemerintah (Pulau Tanjung Sauh-Pulau Batam) yang akan bersumber dari pinjaman luar negeri.
Skema pembiayaan pembangunan jembatan ini tercantum dalam Final Business Case yang telah disusun oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
Sementara itu, proses konsiliasi antara pemerintah dengan para pemilik lahan sudah hampir selesai, hanya tinggal 1 persil lahan lagi yang masih belum terselesaikan.
“Itu akan segera kami selesaikan permasalahannya,” ujar Ansar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah pusat biayai survei kedalaman pembangunan jembatan Babin
Komentar