Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) pada tahun 2023 akan memperluas lahan tanaman cabai 55 hektar, dari yang saat ini sekitar 150 hektar menjadi 205 hektar guna menekan angka inflasi di daerah setempat.
"Cabai masuk dalam komoditas utama penyebab inflasi. Tahun ini kita sudah mulai perluasan lahan cabai," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Rabu.
Ansar menjelaskan lahan tanaman cabai tersebut tersebar di tujuh kabupaten/kota se-Kepri, meliputi Tanjungpinang, Bintan, Batam, Karimun, Lingga, Anambas, dan Natuna.
Menurut dia, gerakan penanaman cabai selain untuk menekan angka inflasi, juga sebagai upaya mengurangi ketergantungan pasokan cabai di Kepri dari daerah lain, seperti Pulau Jawa.
Baca juga:
Pemkot Batam optimalkan upaya kendalikan kebaikan harga jelang bulan Ramadhan
Mendagri apresiasi Wali Kota Tanjungpinang mampu mengendalikan inflasi
Ia menyebut sejak tahun 2022, pemprov bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri sudah menggalakkan program penanaman cabai di pekarangan rumah.
"Waktu itu, kita berikan bibit cabai gratis kepada warga untuk ditanam di perkarangan rumah. Alhamdulillah, cukup efektif bisa menekan inflasi turun sampai 4,8 persen," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan (DP2KH) Provinsi Kepri Rika Azmi menyampaikan pihaknya tengah memetakan sebaran lahan tanaman cabai di masing-masing kabupaten/kota.
"Kabupaten/kota juga diminta mengusulkan data calon petani penerima bantuan bibit cabai gratis dari Pemprov Kepri," ujar Rika Azmi.
Rika mengutarakan jika program perluasan lahan cabai ini berjalan lancar, maka dalam satu hektar lahan diproyeksikan dapat menghasilkan cabai sekitar 8 hingga 14 ton.
Baca juga:
Pemkot Batam pastikan bahan pokok cukup jelang Ramadhan
Ekspedisi Rupiah Berdaulat salah satu upaya kendalikan inflasi di Kepri
"Dengan lahan 55 hektar, perkiraan total produksi cabai sekitar 450 ton sampai 750 ton," jelasnya.
Lanjutnya apabila hasil panen cabai para petani dari hasil perluasan lahan itu terus konsisten setiap tahunnya. Tidak menutup kemungkinan Provinsi Kepri tak perlu lagi mengimpor cabai dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.
"Mudah-mudahan program ini berjalan lancar dan berkelanjutan dikembangkan oleh petani lokal," ucapnya.
Baca juga:
Kawasan industri di Batam ajukan pendirian TPS khusus di Pemilu 2024
Kejagung RI tangkap terpidana korupsi buron Kejari Mataram di Batam
850.334 jiwa data pemilih telah didata KPU Batam
Kapolda Kepri: Edukasi diperlukan untuk cegah timbulnya korban calon PMI ilegal
Komentar