Kebakaran lahan di Riau, BNPB kerahkan tiga helikopter

id BNPB,Karhutla,Helikopter,Pengeboman air,Riau

Kebakaran lahan di Riau, BNPB kerahkan tiga helikopter

Provinsi Riau mendapatkan dukungan tambahan berupa helikopter dari BNPB untuk memantau kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (ANTARA/HO-BNPB)

Jakarta (ANTARA) -
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan tiga helikopter untuk pengeboman air guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
 
"Merespons karhutla di Riau, BNPB melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan telah mengerahkan tiga helikopter untuk pengeboman air, serta dua helikopter untuk patroli," ujar Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
 
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mengerahkan satu helikopter untuk pemantauan udara.
 
BNPB juga melaporkan dua titik panas di Kabupaten Rokan Hulu yang masih terpantau melalui dasbor Sipongi KLHK. Sejauh ini, rekapitulasi karhutla di Provinsi Riau mencapai 481,50 hektare.
 
Saat ini, pihak berwenang atau Satuan Tugas Penegakan Hukum (Gakkum) masih melakukan penyelidikan terkait penyebab karhutla di Riau.
 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau melaporkan tidak ada korban jiwa pada insiden karhutla di wilayah terdampak.
 
BPBD juga mencatat sejumlah wilayah dalam penyelidikan karhutla yang tersebar di beberapa kabupaten, di antaranya Kecamatan Sungai Sembilan, Talang Mandau, Bukit Batu, Rangsang, Siak, Marpoyan Damai, dan Bunut.
 
Selain itu, BPBD juga menginformasikan cakupan karhutla terluas berada di Kabupaten Bengkalis, yakni 181,48 hektare. Sedangkan cakupan luas karhutla di wilayah lain, seperti Dumai seluas 99,22 hektare, Rokan Hilir 73,5 hektare, Indragiri Hilir 43,5 hektare, Pelalawan 31,18 hektare, Siak 18,51 hektare, Pekanbaru 11,18 hektare, Kampar 11,03 hektare, Meranti 9,75 hektare, dan Indragiri Hulu 2,15 hektare.
 
BPBD Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebelumnya juga mencatat ada 34 kejadian karhutla selama periode 1 Januari sampai 15 Juni 2023, sehingga masyarakat diminta lebih waspada.
 
Kepala BPBD Kabupaten Pelalawan Zulfan FM mengatakan dari 34 kejadian tersebut, tercatat ada 31,18 hektare lahan yang terbakar, dan tersebar di 12 kecamatan.
 
Sementara itu, Pemerintah Indonesia menyiapkan 15 pesawat untuk membantu modifikasi cuaca sebagai upaya mengatasi insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut di berbagai wilayah.
 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan ada tujuh provinsi yang telah menyatakan status siaga darurat terhadap bencana karhutla yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
 
"Ada 15 unit pesawat yang siaga dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," ujarnya dalam pernyataan yang dikutip di Jakarta, Rabu (14/6).
 
Pada April sampai Juni 2023 pemerintah melakukan modifikasi cuaca di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat.

Penerapan teknologi modifikasi cuaca yang dahulu dikenal sebagai teknologi hujan buatan merupakan bagian dari upaya pencegahan karhutla dengan cara pembasahan gambut.
 
Pemerintah menugaskan perusahaan swasta untuk mengatasi karhutla gambut yang terjadi di sekitar kawasan milik perusahaan swasta tersebut.
 
Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan  pola kebakaran hutan yang agak berbeda terjadi di Riau. Hutan yang terbakar biasanya intens pada Maret sampai April, lalu turun pada bulan berikutnya.
 
Kemudian karhutla kembali naik pada Juni. Bencana itu terus bergerak naik sampai Agustus dan mencapai posisi tertinggi pada pertengahan September.
 
"Saat ini masuk bulan Juni, mulai bulan panas," kata Menteri Siti Nurbaya.
 


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPB kerahkan helikopter untuk pengeboman air atasi karhutla di Riau

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE