Jakarta (ANTARA) - Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/ WHO) mengungkapkan para petugas medis di Jalur Gaza menghadapi tekanan dari Israel dalam menjalankan misi kemanusiaan di wilayah Palestina yang terkepung itu.
“Staf WHO melihat salah satu dari mereka (staf Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina/PRCS) diminta berlutut sembari ditodong senjata dan kemudian dibawa ke tempat tertutup. Di sana dia dilecehkan, dipukuli, ditelanjangi dan digeledah," kata WHO seperti diwartakan laman PBB.
Perwakilan WHO di wilayah pendudukan Palestina, Richard Peeperkorn, mengungkapkan petugas medis di Jalur Gaza menghadapi kendala dalam menjalankan misi karena tentara Israel menginspeksi staf medis di pos-pos pemeriksaan.
Dua staf PRCS, yang sedang dalam perjalanan ke Gaza utara, ditahan selama lebih dari satu jam oleh tentara Israel, kata Peeperkorn.
"Tidak boleh ada seorang pun petugas medis yang ditahan," kata Peeperkorn.
WHO juga mengungkapkan truk bantuan yang membawa pasokan medis dan salah satu ambulans yang membawa pasien dari Rumah Sakit Al-Ahli tertembak saat memasuki Kota Gaza dan dalam perjalanan kembali menuju Gaza selatan.
"Iring-iringan medis kembali dihentikan di pos pemeriksaan yang sama, di mana staf PRCS dan sebagian besar pasien diharuskan meninggalkan ambulans untuk pemeriksaan keamanan," sebut WHO.
WHO mengungkapkan pasien-pasien kritis yang masih berada dalam ambulans digeledah oleh tentara bersenjata.
Salah seorang dari dua staf PRCS yang ditahan sebelumnya dibawa untuk diinterogasi untuk kedua kalinya. hal ini membuat misi kemanusiaan dan penyaluran bantuan di Gaza berjalan sangat lambat.
“PRCS kemudian melaporkan bahwa selama proses pemindahan, salah satu pasien yang terluka meninggal dunia akibat lukanya tidak segera ditangani, kata WHO.
Sementara itu, seorang staf PRCS yang sempat ditahan mengaku dipukuli dan dipermalukan, kemudian dibiarkan berjalan ke arah selatan dengan tangan terikat di belakang punggung, dan tanpa pakaian atau sepatu.
Indonesia...
Sementara itu, dari Jakarta dilaporkan, Indonesia berharap resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan di Gaza mendorong Amerika Serikat agar berhenti mendukung Israel.
Dalam sebuah pernyataan tertulis pada Rabu, Kementerian Luar Negeri RI menyebut resolusi Majelis Umum PBB penting karena menjadi pernyataan politis negara-negara anggota PBB terhadap suatu isu atau masalah yang menjadi perhatian atau kekhawatiran internasional.
"Resolusi ini diharapkan memberikan tekanan politis kepada Israel agar segera menghentikan serangan militer di Gaza yang terus memakan korban sipil, dan mendorong Amerika Serikat menghentikan dukungannya kepada Israel," kata Kemlu RI.
Kemlu juga mengatakan banyaknya negara yang menjadi co-sponsor dan negara anggota yang mendukung resolusi itu menunjukkan semakin tingginya tekanan politis dari berbagai negara agar serangan Israel di Gaza dihentikan.
Resolusi berjudul "Pelindungan warga sipil dan penegakan kewajiban terhadap hukum dan kemanusiaan" itu disahkan dalam sidang darurat Majelis Umum PBB di New York, Selasa (12/12). Resolusi tersebut diadopsi setelah didukung 153 suara, sedangkan yang menolak 10 suara, dan 23 abstain.
Kemlu mengatakan Indonesia turut menggalang dukungan 11 negara dari berbagai kawasan, yakni Afrika Selatan, Bangladesh, Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Maladewa, Namibia, Timor Leste, Turki, dan Thailand, dengan menyampaikan surat bersama kepada Presiden Majelis Umum PBB agar segera menggelar sidang darurat membahas Gaza.
Isi resolusi yang diajukan Mesir atas nama Liga Arab itu sangat singkat, meminta agar segera dilakukan gencatan senjata, melindungi warga sipil, melepas seluruh sandera dan memastikan pemenuhan kewajiban hukum humaniter internasional. Indonesia bersama 104 negara lainnya turut menjadi co-sponsor untuk resolusi itu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: WHO: Israel telanjangi, geledah dan tahan petugas medis di Gaza
WHO sebut Israel telanjangi, geledah dan tahan petugas medis di Jalur Gaza
Seorang tenaga kesehatan merawat bayi prematur yang dipindahkan dari Jalur Gaza di sebuah rumah sakit di Ibu Kota Administratif Baru, Kairo timur, Mesir, Minggu (3/12/2023). Mesir pada 20 November menerima 28 bayi prematur dari Al-Shifa, rumah sakit terbesar di Gaza, melalui perlintasan Rafah, satu-satunya titik perlintasan antara Jalur Gaza yang terkepung dan Mesir. Saat ini, sebagian besar bayi dari kelompok tersebut dirawat di sebuah rumah sakit di Ibu Kota Administratif Baru Mesir. ANTARA FOTO/Xinhua/Ahmed Gomaa/rwa.
Komentar