Batam (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kepulauan Riau (Kepri) terus berupaya menjangkau daerah pulau terluar untuk melayani masyarakat provinsi itu dengan pelayanan pajak dan memastikan adanya pelaporan pajak.
“Di Natuna, kami memiliki kantor layanan, meskipun jumlah petugas pelayanan masih terbatas, hanya sekitar dua atau tiga orang,” kata Kepala Kanwil DJP Kepri Imanul Hakim saat dihubungi di Batam, Rabu.
Dengan tantangan geografis yang cukup berat, DJP Kepri harus memastikan bahwa masyarakat di wilayah seperti Natuna, Anambas, dan Tambelan tetap mendapatkan layanan perpajakan.
Ia mengatakan bahwa meskipun kantor pelayanan pajak (KPP) dan kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP) telah tersedia di beberapa lokasi, masih ada daerah yang belum sepenuhnya terjangkau.
“Di Anambas sendiri, belum ada kantor pelayanan pajak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk memastikan layanan pajak tetap bisa diakses,” ujarnya.
Baca juga: BPJN Kepri: Hasil survei tunjukkan jembatan Batam-Bintan layak dibangun
Guna mengatasi keterbatasan ini, DJP Kepri mengandalkan tim penyuluhan keliling dari kantor wilayah yang turun langsung ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Selain itu, DJP Kepri juga menyediakan kelas pajak daring bagi masyarakat di pulau-pulau terluar yang ingin belajar atau mendapatkan informasi seputar perpajakan.
“Kami sudah memiliki kantor di Batam, Karimun, Lingga, Tanjungpinang dan Bintan karena memang pulau besar dan mencakup daratan yang luas. Kebanyakan dari pelayanan yang dilakukan seputaran mengganti nomor telepon genggam, lupa password dan lain-lain,” katanya.
Menurut Imanul, salah satu tantangan utama adalah memastikan wajib pajak di daerah terpencil tetap dapat melaporkan pajak meskipun akses transportasi dan internet terbatas.
“Kami memahami bahwa tidak semua orang bisa datang langsung ke kantor pajak, terutama di daerah seperti Pulau Tambelan, Pulau Serasan dan wilayah Anambas. Namun pelaporan pajak harus tetap dipastikan,” tambahnya.
Ke depan, DJP Kepri berencana meningkatkan akses layanan bagi masyarakat di daerah terluar melalui strategi digitalisasi serta memperkuat layanan jemput bola ke pulau-pulau terluar agar inklusifitas layanan pajak di Kepri bisa semakin merata.
Baca juga: ANTARA ungkap tak terkena efisiensi anggaran
Komentar