Batam (ANTARA) - Pemerhati Anak Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Erry Syahrial mendukung penuh Polda setempat mengusut tuntas laporan dugaan kasus kekerasan yang dialami lima siswa SMK Penerbangan Batam.
Dia mengapresiasi tim penyidik kepolisian yang tengah melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran adanya tindakan kekerasan di sekolah itu, seperti informasi beredar yang belakangan viral.
"Kalau memang betul, harus di sanksi tegas. Biar ada efek jera, sebab sudah berulang kali terjadi," kata Erry Syahrial di Batam, Senin.
Bahkan berdasarkan pemantauannya, kasus kekerasan di sekolah tersebut beberapa waktu lalu sudah pernah diproses hukum, namun kenyataannya sampai sekarang masih tetap terjadi.
Ia mengaku prihatin, karena kasus kekerasan terhadap anak atau siswa masih kerap terjadi di dalam dunia pendidikan.
"Ini membuktikan bahwa dunia pendidikan, khususnya di Batam belum benar-benar ramah terhadap anak," katanya.
Mantan Ketua KPAID Provinsi Kepri itu pun meminta pengambil kebijakan pendidikan seperti Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, hingga KPAI mengambil sikap dan langkah tegas untuk menyelamatkan dunia pendidikan.
"Apakah sekolah itu tetap dilanjutkan atau ditutup, segera carikan solusi terbaik," ujarnya.
Hasil kajiannya, dugaan tindakan kekerasan di sekolah itu dilatarbelakangi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa.
Padahal, katanya, pihak sekolah tidak boleh sewenang-wenang memberi menghukum siswa, apalagi sampai mencederai fisik anak.
"Kalau memang melakukan kesalahan, ada SOP dan proses pembinaan, bukan dengan tindak kekerasan," ujarnya.
Lanjut dia, hal ini harus dipahami oleh pihak sekolah dan guru dalam mengawasi anak bermasalah. Erry menyarankan guru-guru di sekolah itu perlu diberikan pelatihan rutin, misalnya tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.
"Guru harus sesuai kapasitas, artinya kalau dia psikolog, ditempatkan di bagian Bimbingan Konseling. Jadi tidak sembarangan tunjuk, apalagi guru yang tidak punya keahlian mengawasi anak bermasalah," katanya menegaskan.
Erry berharap pemerintah daerah maupun pusat menjamin hak siswa SMK Penerbangan Batam untuk tetap bersekolah. Khusus siswa yang mengalami kekerasan, segera direhab agar traumanya hilang.
"Kasus ini tengah menjadi perhatian serius semua pihak, terutama dunia pendidikan nasional," ucap Erry.
Sementara itu, pendamping UPTD PPA Provinsi Kepri Tetmawati Lubis turut menyayangkan dugaan kekerasan terhadap lima SMK Penerbangan Batam.
Kelimanya sudah membuat laporan polisi karena mendapat perlakukan kekerasan verbal dan fisik, seperti dirantai.
Tetmawati sangat berterima kasih kepada Polda Kepri atas respon cepatnya dalam penanganan kasus ini.
"Kami dari UPTD Perlindungan Perempuan dan sifatnya hanya pendampingan terhadap korban," ujar Tetmawati.
Berita Terkait
KPK tetapkan dua orang tersangka baru dalam kasus korupsi di PT Amarta Karya
Sabtu, 27 April 2024 7:18 Wib
Imigrasi Batam catat PNBP capai Rp17,7 miliar sampai Maret
Sabtu, 27 April 2024 7:16 Wib
Imigrasi Batam terbitkan 27.820 paspor pada triwulan I 2024
Sabtu, 27 April 2024 6:41 Wib
Pemkot Batam tunjuk 11 SPBU dukung penerapan Fuel Card 5.0 untuk Pertalite
Jumat, 26 April 2024 16:31 Wib
Pemkot Batam mulai buka pendaftaran Fuel Card untuk BBM Pertalite
Jumat, 26 April 2024 15:15 Wib
JCH Embarkasi Batam berangkat gunakan Saudi Airlines
Kamis, 25 April 2024 19:23 Wib
Kemenag minta PPIH beri layanan prioritas pada calon haji lansia
Kamis, 25 April 2024 16:57 Wib
Kemenag Kepri layani sebanyak 9.130 calon haji di Asrama Haji Batam
Kamis, 25 April 2024 16:40 Wib
Komentar