Damai
Masyarakat mengharapkan Pemerintahan Kepri berjalan optimal tanpa konflik kepala daerah. Konflik itu terbentuk hanya karena perbedaan kepentingan politik di pemerintahan.
Konflik kepala daerah menyebabkan program pembangunan menjadi terhambat dan ASN tidak kompak. Di luar pemerintahan, konflik politik antara Ansar dengan Rudi dan Marlin menyebabkan gesekan antara dua kelompok pendukung.
Semestinya, kepala daerah mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya dalam melaksanakan tugas, sesuai sumpah jabatan dan amanah yang diberikan konstitusi. Kepala daerah merupakan orang-orang yang dipilih dan diamanahkan rakyat untuk memimpin pemerintahan secara optimal, bukan untuk berkonflik.
Berbagai pihak meragukan konflik antara Ansar dengan Rudi dan Marlin akan berlangsung lama karena politik selalu cair dan menemukan jalan tengah. Karena itu, banyak pula yang mengatakan Rudi bakal mendampingi Ansar pada Pilkada Kepri 2024.
Jika itu terjadi, maka figur lain memiliki kesempatan yang tidak terlalu lama untuk berpikir dan memutuskan apakah berani dan mampu melawan kandidat petahana tersebut. Keputusan politik tersebut tentu berdasarkan pertimbangan dan hasil analisis lembaga survei.
Politikus berbakat di Kepri yang memiliki keinginan untuk bertarung pada Pilkada Kepri 2024 seharusnya memanfaatkan media sosial dan media siber agar dikenal publik dan cepat populer.
Sayangnya, hingga sekarang hanya sedikit dari puluhan politikus berbakat yang memanfaatkan media sosial dan media massa secara optimal.
Atau, jangan-jangan mereka memang tidak cukup nyali bertarung dengan Ansar dan Rudi dalam pilkada mendatang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketika regenerasi kepemimpinan di Kepri terhalang konflik politik
Keterangan : Isi dan maksud tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis, bukan tanggung jawab redaksi
Komentar