Pemprov Kepri anggarkan Rp40 miliar pada APBD 2024 untuk penerangan listrik di pulau

Tanjungpinang (ANTARA) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah menganggarkan Rp40 miliar pada APBD 2024 guna menuntaskan program listrik menjangkau seluruh pulau berpenghuni di daerah tersebut.

Kepala Dinas ESDM Kepri, Darwin, menyebut dari total 397 pulau berpenghuni di Kepri, masih terdapat sekitar 81 pulau yang belum menikmati listrik.

"Rata-rata pulau yang belum ada listrik itu penduduknya sedikit, di bawah 50 kepala keluarga," kata Darwin di Tanjungpinang, Rabu.

Oleh karena itu,  mulai tahun depan pulau-pulau berpenghuni itu akan diupayakan memperoleh penerangan listrik.

Jika pulau itu berjarak di bawah 100 meter dari pulau yang sudah teraliri listrik, maka PLN tinggal menarik kabel menggunakan tower.

Sebaliknya, bila jaraknya di atas 100 meter, akan tiap-tiap rumah warga akan dibantu penyediaan solar home system untuk mendapatkan aliran listrik.

"Ada sekitar sembilan pulau belum berlistrik di Kota Batam, yang akan kita intervensi," ujar Darwin.

Selain itu, lanjut Darwin, pihaknya juga
akan membeli mesin pembangkit di tahun 2024 untuk mendukung proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) PLN komunal, dalam rangka meningkatkan jam nyala listrik di sejumlah pulau berpenghuni, khususnya di Kota Batam, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Karimun.

Pada APBD Perubahan 2023, juga sudah dianggarkan untuk pengadaan mesin pembangkit untuk penerangan listrik di Pulau Karas, Kota Batam.

"Masih ada tujuh subsistem PLN menyala tujuh jam. Lalu, sembilan subsistem menyala 14 jam," ungkapnya.

Lebih lanjut Darwin menyampaikan dari tujuh kabupaten/kota se-Kepri, baru Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas yang cakupan listrik desa/pulau sudah 100 persen.

Sementara beberapa kabupaten/kota lain memang masih menyisakan sedikit lagi persoalan listrik, namun demikian Pemprov Kepri optimistis seluruh pulau berpenghuni di daerah itu secara bertahap bakal menikmati penerangan listrik.