Jokowi desak perang Israel - Palestina segera dihentikan

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mendesak agar perang antara Israel dan Palestina segera dihentikan, guna menghindari semakin bertambahnya korban dan harta benda yang hancur.

“Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar,” kata Presiden Jokowi ketika menyampaikan pernyataan pers terkait situasi terkini konflik Israel-Palestina, yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan dirinya telah meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta kementerian/lembaga terkait untuk segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI di wilayah konflik.

“Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai parameter yang sudah disepakati PBB,” kata Jokowi.

Kementerian Luar Negeri menyatakan sedang menyiapkan rencana kontingensi evakuasi WNI dengan beberapa skenario situasi.

Skenario tersebut mencakup kemungkinan mengevakuasi WNI melalui negara-negara terdekat Palestina, yaitu Yordania, Lebanon, dan Mesir.

“Saat ini pemerintah, melalui KBRI Amman, KBRI Beirut, dan KBRI Kairo sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengevakuasi WNI yang berada di wilayah Palestina, khususnya 10 orang WNI yang berada di Jalur Gaza,” kata Juru Bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf juga menyerukan setop kekerasan yang berujung perang antara Palestina dan Israel.

Seruan tersebut disampaikan PBNU menyusul jatuhnya ratusan korban yang merupakan warga sipil, imbas dari roket yang ditembakkan oleh kedua belah pihak.

"Hentikan kekerasan di wilayah keduanya," ujar Gus Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Gus Yahya mengajak seluruh pihak terkait dan masyarakat internasional agar bertindak dengan langkah tepat. Dia pun mendorong agar langkah tersebut dapat mencapai penyelesaian yang adil sesuai dengan hukum internasional bagi Palestina dan Israel.

"Masyarakat internasional harus bertindak dengan langkah-langkah yang lebih tegas menuju penyelesaian yang adil atas masalah Israel dan Palestina sesuai dengan hukum dan kesepakatan-kesepakatan internasional yang ada," kata dia.

Ulama yang aktif dalam kampanye perdamaian global tersebut juga menyerukan Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB untuk tidak menggunakan hak veto hanya demi membela salah satu pihak.

"Keadilan dan kemanusiaan harus dijadikan landasan sikap yang absolut," katanya.

Lebih lanjut Gus Yahya menekankan kepada masyarakat luas untuk tidak menggunakan identitas dan seruan agama sebagai bahan memupuk dan mengembangkan permusuhan.

"Inspirasi agama tentang rahmah dan keadilan universal harus dikedepankan untuk menggulirkan upaya resolusi konflik di semua tingkatan, baik di tingkat struktur politik maupun di tingkat komunitas," tuturnya.

Sementara itu, Konflik antara Israel dan Palestina memanas setelah kelompok militan Palestina Hamas menyerang Israel dengan sedikitnya 5.000 roket dalam waktu 20 menit pada Sabtu (7/10) pagi waktu setempat.

Berdasarkan data Kemlu, tercatat 45 WNI berada di Palestina, dengan 10 orang di antaranya di Jalur Gaza yang menjadi pusat sasaran serangan udara militer Israel.

Selain puluhan WNI tersebut, terdapat sebanyak 230 WNI yang sedang melakukan wisata keagamaan di berbagai titik di Israel dan hingga saat ini tidak ada laporan WNI yang menjadi korban.

Kelompok bersenjata Hamas menyerbu pagar perbatasan Israel-Gaza dari Gaza pada Sabtu (7/10), hingga menewaskan tentara dan warga sipil Israel serta menyandera puluhan orang di daerah kantong Palestina itu.

Israel merespons dengan melancarkan pemboman besar-besaran di Gaza dan kemungkinan dilanjutkan dengan serangan darat ke wilayah yang telah mereka tinggalkan hampir dua dekade lalu setelah 38 tahun diduduki.