Kesbangpol Kepri berupaya meningkatkan indeks demokrasi

Batam (ANTARA) - Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau berupaya meningkatkan indeks demokrasi di provinsi itu.

Kepala Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepri Raja Hery Mokhrizal di Batam, Jumat mengatakan indeks demokrasi di Kepri mengalami penurunan dari 79,53 di tahun 2021 atau pada peringkat 10, menjadi 78,77 di tahun 2022 atau pada peringkat 18 se-Indonesia.

Ia menambahkan pada tahun 2019 indeks demokrasi di Kepri sempat berada pada peringkat 3 secara nasional dengan nilai 81,64.

Untuk meningkatkan indeks demokrasi, Hery menyampaikan perlu adanya peningkatan kolaborasi dan sinergitas bersama dengan instansi/lembaga terkait.

Baca juga:
BP Batam catat nilai PMA semester I-2023 capai 1,2 miliar dolar AS

Pemkab Natuna jajaki kerja sama dengan BRIN tingkatkan produksi perkebunan

"Bahwa kita pernah di sepuluh besar indeks demokrasi Indonesia, dan ternyata mengalami penurunan. Penurunan itu adalah kurangnya berkolaborasi antara pemangku kebijakan yang ada di Kepri ini memberikan pencatatan atau kegiatan-kegiatan yang menyangkut peningkatan demokrasi itu sendiri," ujar Hery.

Sementara itu, Asisten I Pemprov Kepri Tengku Said Arif Fadillah menyampaikan penyebab turunnya indeks demokrasi di Kepri, disebabkan oleh turunnya aspek kebebasan dan aspek kapasitas lembaga.

"Namun demikian secara kualitas indeks demokrasi Indonesia Kepri tahun 2022 masuk kategori sedang. Melihat turunnya indikator tersebut untuk meningkatkan indeks demokrasi Kepri di tahun berikutnya diperlukan upaya dan langkah strategis dan sinergitas," ujar Said.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Said, skor indeks demokrasi Indonesia meningkat dari 78,12 pada tahun 2021, menjadi 80,41 di tahun 2022.

Angka tersebut merupakan skor tertinggi indeks demokrasi Indonesia sejak tahun 2009 hingga 2022.

Baca juga:
Pemkab Natuna jalin kerja sama beasiswa dengan Universitas Esa Unggul

Pemkab Natuna kerja sama perikanan dengan Pekalongan

Pemkab Natuna dapat dana APBN Rp800 miliar

Kepri dan TNI bahas peningkatan status pengadilan militer