Kepri miliki enam BLK untuk melahirkan tenaga kerja terampil

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyatakan daerahnya kini memiliki enam unit balai latihan kerja (BLK) untuk melahirkan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing di daerah tersebut.

Terbaru, kata Ansar, Menteri Ketenagakerjaan RI telah meresmikan Satpel Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Kota Batam dan Satpel Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Karimun, Kamis (11/7).

"Kemudian, kita sudah ada BLK milik Pemprov Kepri di Kota Tanjungpinang, kemudian BLK komunitas milik Kementerian Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga, serta BLK milik Kabupaten Natuna," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Jumat.

Baca juga: Kejari Kepri berupaya memerangi praktik judi online di kalangan pelajar

Ansar menyebut tujuan pembentukan BLK ialah untuk melatih tenaga kerja agar memiliki keahlian dan keterampilan di bidang tertentu sesuai tuntutan pekerjaan.

Ia berkomitmen bakal memaksimalkan BLK yang ada guna mengatasi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepri melalui kegiatan pelatihan kerja yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja, salah satunya sektor industri Batam yang membutuhkan cukup banyak pekerja welder atau tukang las.

Menurutnya keberadaan BLK ikut berkontribusi dalam menurunkan TPT di Kepri. Dari data BPS, TPT Kepri pada bulan Agustus 2022 di angka 8,23 persen atau sebanyak 103,70 ribu orang, kemudian pada Agustus 2023 turun menjadi 6,80 persen atau sebanyak 74,30 ribu orang.

Baca juga: BPJS Kesehatan Tanjungpinang harap seluruh warga terlindungi program JKN

"Selama periode Agustus 2022 sampai Agustus 2023, Kepri merupakan provinsi dengan penurunan terbesar kedua di Indonesia yaitu 1,43 persen," ungkap Ansar.

Ia turut berpesan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri dan seluruh stakeholder terkait dapat memberikan perhatian lebih kepada calon peserta keluarga miskin, putus sekolah ataupun korban PHK untuk mengikuti program pelatihan kerja di BLK.

Mantan Anggota DPR RI itu menegaskan bahwa masalah ketenagakerjaan dan pengangguran sampai saat ini menjadi perhatian khusus di Kepri. Kedua masalah ini merupakan satu kesatuan yang menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan.

"Namun jika pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada, maka dualisme permasalahan tidak akan terjadi bahkan memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan Kepri," katanya.


Baca juga:
Rayakan HUT ke-56, BPJS Kesehatan Tanjungpinang terus tingkatkan layanan dan inovasi

Diskop Batam imbau koperasi untuk laksanakan RAT