Asosiasi Pengusaha Tiongkok Pertanyakan Kepastian Hukum Batam

id Asosiasi,Pengusaha,Tiongkok,Kepastian,Hukum,Batam,kawasan,ekonomi,khusus,perdagangan,bebas

Kebijakan ini sudah final. Mengenai investasi tidak ada masalah dan tidak perlu khawatir. Tidak mungkin pemerintah mempersulit investasi

Batam (Antara Kepri) - Asosiasi Pengusaha Tiongkok Kepulauan Riau Indonesia (APTKI) mempertanyakan kepastian hukum di Batam, setelah pemerintah memutuskan mengevaluasi pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan menetapkan kota itu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Wakil Ketua APTKI, Shen Jiangpin di Batam Kepri, Selasa menyatakan khawatir dengan status baru karena APTKI belum mendapat kepastian mengenai penerapan KEK.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dan berinvestasi kepada pengusaha.

Ketua APTKI, Li Guangjin mengatakan sejatinya Batam merupakan kota terbaik di Indonesia untuk tinggal dan berinvestasi karena lokasinya yang strategis di Selat Malaka, berdekatan dengan Singapura dan Malaysia.

"Di samping itu status Free Trade Zone Batam memberikan nilai lebih bagi investor. Sama dengan tempat asal saya di Xiamen," katanya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Batam Muhammad Rudi meyakinkan status KEK justru menguntungkan bagi investor, karena pemerintah menyiapkan lebih banyak kemudahan dan fasilitas dibanding KPBPB.

Wali Kota juga menjelaskan, status KPBPB Batam tetap berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Ia menjelaskan KEK diterapkan demi mengatur zonasi agar tidak bercampur antara kawasan industri dan area publik dan perumahan.

"Kebijakan ini sudah final. Mengenai investasi tidak ada masalah dan tidak perlu khawatir. Tidak mungkin pemerintah mempersulit investasi," kata Wali Kota yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Kawasan Batam bersama sejumlah Menteri, Kapolri, Panglima TNI, Gubernur dan Ketua DPRD Kepri.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota meminta seluruh penanam modal dalam dan luar negeri untuk melengkapi persyaratan perizinan sesuai aturan dan perundangan demi menghindari masalah.

Ia juga berharap investor aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah untuk memudahkan pengawasan dan pelaksanaan reaksi cepat apabila terjadi kendala dalam berinvestasi.

"Jika ada permasalahan mari kita dudukkan. Jangan membuat keputusan sendiri yang berujung pada kerugian investor, termasuk pengusaha dari Tiongkok," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE