Karimun punya Program Lokasi Prioritas pemerataan pembangunan

Karimun (Antaranews Kepri) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, menyatakan telah mempunyai program Lokasi Prioritas untuk pemerataan pembangunan di pulau-pulau dan daerah terdepan serta yang berkategori tertinggal.

"Untuk pemerataan pembangunan, kami sudah mempunyai program Lokasi Prioritas. Setiap daerah memiliki prioritas yang anggarannya kita alokasikan per kecamatan," kata Bupai Karimun Aunur Rafiq di Tanjung Balai Karimun, Senin.

Selain anggaran per kecamatan, kata dia, pembangunan juga dilakukan dengan cara mengkolaborasikan anggaran melalui Alokasi Dana Desa dari APBD dan dana desa yang dianggarkan melalui APBN.

Mengenai pembangunan mengacu lokasi prioritas, Aunur Rafiq mencontohkan pengembangan sektor jasa kemaritiman di Pulau Karimun Besar yang merupakan pusat pemerintahan, seperti industri galangan kapal atau shipyard. Kemudian sektor pariwisata, khususnya ekowisata di Coastal Area Tanjung Balai Karimun, dan sudah ada investor yang menggarapnya.

"Di Coastal Area akan dibangun pelabuhan, mal, hotel dan resor yang dilengkapi dengan waterboom, kolam renang dan fasilitas lainnya," kata dia.

Sedangkan di Pulau Kundur, termasuk Kecamatan Belat yang masih tertinggal, pembangunan diarahkan ke sektor pertanian. Khusus di Belat, menurut dia, sedang dibangun sebuah jembatan yang terhubung ke kecamatan induk, Kundur Utara.

"Makanya di Belat kita belum bisa bangun jalan, karena masih dalam tahap pembangunan jembatan. Kalau jalannya kita bangun sekarang, maka untuk penimbunan dikhawatirkan jalannya akan rusak," kata dia.

Sementara di Kecamatan Buru, Moro dan Durai, konsep pembangunan diarahkan pada sektor perikanan. Khusus di Kecamatan Buru, menurut dia, juga sudah dibangun kawasan agrowisata, dan anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp40 miliar, baik dari kabupaten maupun provinsi.

"Di Kecamatan Buru juga ada destinasi wisata unggulan, yaitu wisata air panas di Tanjunghutan," kata dia.

Sedangkan di Pulau Sugie, Kecamatan Moro juga sudah dibangun infrastruktur jalan sepanjang 24 kilometer yang sedang dalam proses pengaspalan.

Untuk pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Kundur juga sudah dialokasikan anggaran sekitar Rp40 miliar, kemudian pembangunan jalan di Pulau Karimun Besar, khususnya di Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) sekitar Rp20 miliar.

"Kita juga telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan perawatan jalan poros (jalan utama ke pusat pemerintahan). Dan pemerintah provinsi melanjutkan pembangunan jalan di Coastal Area," tuturnya.

Dia menegaskan konsep pembangunan yang digagas tetap menganut asas pemerataan, namun tetap mengacu pada skala-skala prioritas.

"Jadi tidak sepenggal-sepenggal. Kalau comot sana comot sini, kita khawatir hasilnya tidak maksimal. Makanya kita konsentrasi satu-satu dulu. Tahun ini kita bangun ini, tahun depan kita bangun yang lain," kata dia.

Dia juga mengatakan, konsep pemerataan pembangunan di kabupaten yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia ini, tetap menyiapkan sebuah kawasan unggulan yang memiliki daya saing dan daya tarik bagi daerah.

Kawasan unggulan yang telah dan akan dibangun adalah Coastal Area, yang diproyeksikan sebagai ikon daerah.

"Coastal Area kita siapkan sebagai bandar atau kota baru yang berdaya saing, berbasis ekonomi kemaritiman di Karimun sebagai daerah terdepan, terluar di perbatasan," kata Bupati Karimun Aunur Rafiq.