Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah menggratiskan bagi masyarakat yang ingin memeriksakan terkait COVID-19 karena harus dilakukan secara massal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
"MPR menyampaikan pendapatnya agar Pemerintah dapat menggratiskan pemeriksaan virus corona, mengingat pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara massal, masif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Selain itu, dia mendukung gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang telah dibentuk Pemerintah serta menyampaikan pentingnya menyinergikan kekuatan nasional di level Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Dia menilai perlunya dilakukan pemetaan yang akurat terhadap penyebaran COVID-19 sehingga dapat dibuat kebijakan strategis yang cepat dan tepat untuk pencegahan dan penanganan mewabahnya virus tersebut di Indonesia.
Hal itu menurut dia agar virus tersebut tidak semakin menyebarluas, mengingat dampak yang ditimbulkan dapat berpengaruh kepada perekonomian, kesejahteraan, dan juga kesehatan rakyat.
Baca juga: Antisipasi COVID-19, Stasiun Kereta Api Medan disemprot disinfektan
Baca juga: Seluruh aktivitas massal di Batam dibatalkan karena COVID-19
Bamsoet mendukung keputusan pemerintah untuk mengedepankan imbauan kepada masyarakat agar melakukan social distancing dengan menjauhi kerumunan, kerja, belajar dan beribadah di rumah.
"Lalu kurangi bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain, usahakan berjemur matahari, pastikan sirkulasi udara agar tidak lembab dan tunda kegiatan massal seperti arisan, reuni dan lain-lain," ujarnya.
Bamsoet setuju proses belajar-mengajar dilakukan secara daring dan pekerjaan yang dilakukan dari rumah atau work from home.
Dia juga meminta Pemerintah untuk perlu secara tegas kepada masyarakat agar tidak keluar rumah dan berada di kerumunan orang banyak untuk sementara waktu.
"Apabila aktivitas atau kegiatan yang dilakukan tidak terlalu mendesak, serta tidak perlu panik berlebihan, namun lebih ke peningkatan waspada dan menjaga kesehatan masing-masing," tuturnya.
Namun menurut dia, Pemerintah perlu memberikan arahan lebih lanjut mengenai mekanisme masing-masing sehingga masyarakat tetap dapat produktif dengan meningkatkan kewaspadaan.
Baca juga: Satgas COVID-19 sebut tujuh ODP dan 10 orang pemantauan
Baca juga: Gugus Tugas COVID-19 minta warga Batam tidak bepergian ke Singapura
Berita Terkait
Bandara Batam layani 19.648 pemudik pada puncak arus balik Lebaran 2024
Senin, 15 April 2024 18:56 Wib
Silaturahmi Jokowi dan Megawati sedang dicarikan waktu
Jumat, 12 April 2024 10:05 Wib
Ketua PBNU kecam dalih "sudah telepon Allah" dalam menentukan Lebaran Jamaah Masjid Aolia
Sabtu, 6 April 2024 15:53 Wib
MPR apresiasi FIR Kepri-Natuna dipegang penuh RI
Sabtu, 6 April 2024 13:20 Wib
Bambang Widjojanto keluar dari ruang sidang MK saat Eddy Hiariej akan memberi paparan
Kamis, 4 April 2024 12:34 Wib
Pemprov Kepri gratiskan biaya SPP SMA/SMK/SLB negeri mulai 2025
Senin, 1 April 2024 16:13 Wib
Direct Call Batam-China Pangkas Biaya Logistik USD 600
Senin, 1 April 2024 12:53 Wib
Pelayaran langsung peti kemas Batam-China pangkas biaya 600 dolar AS
Senin, 1 April 2024 11:52 Wib
Komentar