Samsat khusus labuh jangkar di Kepri

id Labuh jangkar

Samsat khusus labuh jangkar di Kepri

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berbincang dengan Plt Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Isdianto di Batam, Kamis (2/7/2020) ANTARA/HO-Humas Pemprov Kepri

Tanjungpinang (ANTARA) - Plt Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto telah merancang mendirikan Kantor Samsat khusus guna mendukung kelancaran operasional kegiatan labuh jangkar di tiga zona yang telah disepakati.

Menurut Isdianto di Tanjungpinang Jumat, tujuan didirikannya Samsat labuh jangkar ini tidak lain untuk memberikan pelayanan secara terintegrasi dan terkoordinir dengan tepat, cepat, transparan, dan akuntabel.

"Samsat ini nanti juga sebagai wadah bagi Kepri untuk memberikan pelayanan secara cepat bagi seluruh aktifitas yang terkait labuh jangkar," kata Isdianto.

Samsat labuh jangkar tersebut, kata Isdianto, merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemprov Kepri dalam mendukung penuh pengoperasian kawasan labuh jangkar.

Lanjutnya, pada samsat itu nanti akan dilaksanakan layanan satu atap untuk memfasilitasi pelayanan administrasi CIQP, pusat informasi, pelayanan keluhan, pengaduan, termasuk nanti mengelola potensi-potensi lainnya, seperti nanti memenuhi kebutuhan air bersih untuk kapal, kebutuhan sembako untuk kapal, dan lainnya.

"Menjadi perhatian kita nanti adalah kesesuaian perizinan antara pemerintah pusat dan Kepri dengan memperhatikan perjanjian kerjasama, rekomendasi, dan SOP pengelolaan serta penyesuaian tarif yang berlaku agar meningkatkan daya saing kawasan labuh jangkar," jelas Isdianto.

Isdianto turut menyampaikan nantinya BUMD yang akan mengelola labuh jangkar di tiga zona di Kepri yaitu di Galang Batang, Nipah dan Karimun.

Ia menyatakan, dulu pemerintah provinsi tidak dapat ikut mengelola labuh jangkar, karena keterbatasan aturan.

Namun, dengan penyelesaian yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi, maka kini langsung dikelola pemerintah provinsi, dengan bagi hasil bersama pemerintah kabupaten kota.

"Karena provinsi yang langsung mengelola," tutur dia.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat kunjungan kerja di Batam Kamis menyatakan pemerintah pusat sudah sepakat melibatkan pemerintah daerah dalam pengelolaan labuh jangkar di wilayah Provinsi Kepri.

"Pemda kita ikutkan juga terlibat, supaya mereka juga menerima pendapatan asli daerah dari situ," kata Luhut.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bila sebelumnya terdapat 11 lokasi lego jangkar yang tidak jelas, maka kini ditetapkan tiga zona labuh jangkar di tengah laut.

Selain itu, pemerintah juga akan mengaktifkan dua lokasi lego jangkar di pelabuhan, di antaranya di Kabil, Batam.
 
Pewarta :
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar