Pemprov Kepri sebaiknya kelola sendiri Kawasan Ekonomi Khusus

Tanjungpinang (ANTARA) - Pjs Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendorong pemerintah daerah mengelola sendiri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendongkrak APBD.

"Pemprov Kepri harus mulai membuka diri, mengelola KEK sendiri di atas lahan 1.000 atau 2.000 hektare agar punya pemasukan tambahan. Tidak mungkin selamanya APBD kita bertahan di angka Rp3,9 triliun saja," kata Bahtiar di Tanjungpinang, Senin (16/11).

Bahtiar mengaku prihatin karena selama ini Pemprov Kepri hanya mengurus KEK dari pihak swasta sementara kontribusinya terhadap APBD sangat minim.

Dia katakan kontribusi KEK terhadap pemda hanya pada saat awal-awal saja. Misalnya ketika mengurus izin mendirikan bangunan (IMB).

"Tapi setelah pengelola KEK itu sukses. Kita tak dapat apa-apa," tuturnya.

Karena itu, ke depan, Bahtiar juga meminta kepala daerah di Kepri selektif dalam memberikan izin pengelolaan KEK.

Pemerintah daerah Kepri harus punya saham di KEK sehingga mendapatkan pemasukan yang jelas. Seperti halnya Provinsi Papua yang memiliki alokasi saham di PT Freeport.

"Kalau KEK tidak mau bermitra dengan pemda, kepala daerah tolong Jangan terbitkan izin pengelolaannya," tegas Bahtiar.

Lanjut Bahtiar, banyak potensi KEK strategis yang bisa dikembangkan oleh Pemprov Kepri mulai dari pariwisata, pertanian, hingga kemaritiman.

Dia menyoroti letak geografis Kepri yang terdiri atas 96 persen laut, namun kontribusi terhadap PAD justru hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor dan dana bagi hasil (DBH) pusat.

"Sementara PAD Kepri dari sektor laut nyaris tidak ada. Padahal wilayah ini sudah layak disebut sebagai poros maritim Indonesia bahkan dunia," ucapnya.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu menilai masih banyak pekerjaan rumah di Kepri yang harus dibenahi oleh pemimpin ke depan, terutama menyangkut potensi sumber daya alam (SDM) yang belum dikelola secara baik dan benar demi kepentingan masyarakat setempat.