Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan 4,7 ton ikan hasil pengawasan impor yang dilakukan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, ke 24 Desa di Kepulauan Riau untuk mendukung penanggulangan gizi buruk atau stunting.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin, menyampaikan penyerahan 4,7 ton ikan itu merupakan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang bukan hanya sebatas pada sisi penegakan hukum, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat.
Adin menyampaikan ikan dibagi ke masyarakat berisiko stunting di dua Kecamatan kota Batam, yaitu Kecamatan Nongsa dan Kecamatan Batam kota, serta kepada warga Kampung Bahari Nusantara binaan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV, Tanjung Pinang.
Baca juga:
Warga Bintan tangkap buaya yang terjerat pancing
Disnaker Kepri tingkatkan pengawasan izin tenaga kerja asing
Sebagaimana diketahui, kandungan protein dan omega-3 dalam ikan berperan penting pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sekaligus mencegah terganggunya perkembangan otak akibat kekurangan gizi kronis atau stunting.
Ikan yang diberikan kepada warga merupakan hasil pengawasan terhadap dua perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan, yakni PT. ATN dan PT. SLA. Keduanya dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penyegelan dan pengamanan, serta pembayaran denda administratif. .
"Kedua perusahaan telah menandatangani berita acara penyerahan ikan kepada petugas Pangkalan PSDKP Batam terkait produk importasi komoditas perikanan yang tidak sesuai ketentuan. Ikan tersebut juga bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau masyarakat," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KKP serahkan 4,7 ton ikan ke Kepri guna cegah gizi buruk
Berita Terkait
Ditjen PSDKP tangkap 2 kapal ikan Vietnam di Laut Natuna-Kepri
Minggu, 5 Mei 2024 8:16 Wib
Pemkot Batam: Rembuk stunting percepat penurunan prevalensi
Sabtu, 4 Mei 2024 16:09 Wib
Balai POM Kota Batam telusuri produk kosmetik ilegal di Batam
Rabu, 1 Mei 2024 18:02 Wib
KKP amankan kapal Malaysia yang terindikasi sudah dimusnahkan
Jumat, 26 April 2024 10:53 Wib
KKP beri dukungan pada 376 UPI UMKM di 12 provinsi Indonesia, termasuk Kepri
Sabtu, 20 April 2024 15:46 Wib
BKKBN Kepri lakukan pravalidasi data keluarga risiko stunting
Selasa, 16 April 2024 20:17 Wib
Pemkab Natuna berikan izin pegawai membawa anak ke posyandu pada jam kerja
Selasa, 16 April 2024 19:54 Wib
Kapolda Papua Barat: Anggota Polri jangan bikin gerakan tambahan di Sorong
Senin, 15 April 2024 12:48 Wib
Komentar