Pemprov Kepri serahkan bantuan sarana perkebunan kepada petani kelapa

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan bantuan peralatan, bibit, dan bahan pendukung pertanian kepada kelompok petani kelapa di Kabupaten Natuna.

"Diharapkan dapat menjadi bagian dari pengendalian Inflasi di Provinsi Kepulauan Riau dan semoga dapat membantu masyarakat dalam menekan biaya-biaya konsumsi rumah tangga yang berorientasi hasil-hasil pertanian," kata Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, saat menyerahkan bantuan di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Natuna, Senin.

Ia mengatakan penyerahan bantuan pertanian ini merupakan salah satu langkah konkret dalam usaha menekan inflasi di Kepri, dimana sektor pertanian merupakan fokus sektor dalam usaha tersebut selain beberapa upaya kolaborasi Pemprov Kepri dengan berbagai stakeholder yang saat ini sudah mencapai angka 6 persen termasuk dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebanyak 20 kelompok tani, 5 kelompok wanita tani (KWT) dan 5 Dasawisma yang menerima bantuan peralatan, bibit dan bahan pendukung pertanian dengan rincian 2 unit Power Threser, 1 unit Husker dan Polisher, 1 unit Packing, 1 unit Grading, 1 unit motor roda 3 box, 10 ha benih bawang merah, 20 ha benih cabai merah, 10,6 ton pupuk NPK, 4,8 ton pupuk organik, 1 unit Kultivator 1 unit serta tiga ribu bibit Cabe dan bahan pendukung (Tanah hitam, Poly bag, pupuk organik, Insektisida furadan).

Ia berharap penyerahan bantuan ini dapat berdampak pada peningkatan produksi-produksi pertanian dalam pemenuhan kebutuhan dalam daerah yang sebagian besar masih didatangkan dari daerah-daerah tetangga.

"Peningkatan Inflasi saat ini menjadi ancaman bagi tiap negara, begitupun halnya dengan Indonesia yang termasuk Provinsi Kepulauan Riau," kata dia.

Selain itu, Ia juga menyampaiakan pemerintah Kepri telah menyiapkan beberapa skema kebijakan untuk menekan dampak dari kenaikan BBM tersebut, diantaranya penyerahan Bantuan Langsung Tunai melalui Bantuan Keuangan Daerah yang menyasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendapatkan bantuan atau Non Bansos dengan Total Bantuan Rp. 10,9 miliar untuk 7 Kabupaten dan Kota.

"Kemudian telah dilakukan penyesuaian Tarif Angkutan Umum melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1065 Tahun 2022 Tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Dalam Negeri Antar Kabupaten Kota yang tidak melebihi kenaikan Tarif antara 15 - 20 persen, melaksanakan Operasi Pasar, menghadirkan pasar murah dan menggalakkan Gerakan Gemar Menanam, dan perluasan lahan tanam cabe dengan jumlah total 227 Hektar di seluruh Provinsi Kepulauan Riau," kata Gubernur.