Pemkab Natuna ajukan 623 PTT untuk diangkat menjadi PPPK

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau mengajukan 623 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Kontrak Kesehatan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah pusat.

"Saya sudah sampaikan secara tertulis kepada Menpan dalam memperjuangkan hak honorer," kata Bupati Natuna Wan Siswandi di Natuna, Senin (13/11).

Sebelumnya, Bupati Natuna saat melakukan audiensi bersama forum PTT dan Tenaga Kontrak Kesehatan terkait proses rekrutmen jalur PPPK untuk pegawai honorer di tahun 2023 juga telah menyampaikan hal tersebut.

"Kita akan prioritaskan teman teman honorer untuk pengangkatan melalui jalur PPPK, namun kita juga berharap teman teman juga harus terus mengasah keterampilan dan mengikuti prosedur yang ada," katanya.

Ia juga menyampaikan akan kembali mengirim surat kepada Menpan untuk mempertimbangkan jangka waktu kerja atau masa kerja honorer juga dapat menjadi pertimbangan dalam seleksi jalur PPPK.

"Tahun 2023 kita membuka kuota sebanyak 623 , dan akan kita terus buka secara bertahap dan memprioritaskan teman teman honorer," kata Wan Siswandi.

Hal tersebut dikatakannya terkait kemampuan keuangan daerah saat ini yang semakin terbebani dengan belanja rutin pegawai.

Imbasnya, sejumlah proyek besar yang digagas di era pemerintahannya, seperti jalan dua jalur dan pembangunan gedung DPRD Natuna terpaksa dibatalkan karena harus membayar beban tersebut.

“Kita bangun jalan dua jalur, kita bangun gedung DPRD, tapi kalau akhirnya hutang sana-sini buat apa?,” kata Bupati

Ia juga mengatakan APBD Natuna berkurang, maka berdampak kepada beberapa kegiatan dan belanja yang seharusnya ikut berkurang seperti, TPP PNS, gaji honorer, dan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa yang bersumber dari ADD juga terdampak.

“Saya pertahankan dulu sampai "titik darah penghabisan" TPP ini yang hidupkan pegawai saya, karena SK sudah tersimpan rapi di berangkas Bank Riau Kepri (digadaikan) itu fakta,” kata Bupati.

Ia juga mengatakan sempat menghubungi Wakil Menteri Keuangan RI agar dana tunda salur Kabupaten Natuna segera dibayarkan pemerintah pusat.

“Ternyata dicicil bayarnya, jadi kita juga menyicil sesuai prioritas," katanya.

Karena itu, ia meminta kepada Camat, Kades, agar pegawai honorer tidak menjadikan persoalan keuangan sebagai alasan untuk tidak memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.