"Harus dikejar terus ke pemerintah pusat, karena TPP itu kan haknya PNS," katanya di Tanjungpinang, Ahad.
Wahyudin menyebut keterlambatan pencairan TPP itu bisa berdampak pada penurunan kinerja PNS di lingkungan Pemprov Kepri. Menurutnya hampir sebagian besar PNS tentu sangat membutuhkan dana TPP tersebut untuk berbagai kebutuhan hidup sehari-hari.
Baca juga:
UPTD Damkar Bintan Timur evakuasi ular kobra masuk sumur warga
Basarnas bantu promosikan produk khas Natuna lewat bazar
"PNS barangkali punya banyak cicilan, misalnya kredit rumah hingga biaya anak sekolah atau kuliah. Jadi kalau TPP tak cair, kasihan juga," ucapnya.
Wahyu juga menegaskan DPRD siap mendukung Pemprov Kepri memperjuangkan realisasi TPP PNS ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera dicairkan.
Selain itu, ia turut mendorong Kemendagri segera memverifikasi usulan data yang telah diusulkan Pemprov Kepri berkaitan dengan pencairan TPP PNS 2023.
"Pemprov gesa terus Kemendagri. Tidak perlu takut atau ragu, karena itu hak semua PNS," ujar dia.
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan sudah mengomunikasikan ke Kemendagri supaya TPP yang sudah hampir dua bulan tertunda itu bisa segera dicairkan.
Ia menyatakan Pemprov Kepri terus berupaya agar pencairan hak PNS selain gaji pokok tersebut bisa segera terealisasi.
Baca juga:
Monsun Asia picu gelombang laut tinggi di Kepulauan Riau
KPU Tanjungpinang: Coklit data pemilih mencapai 50 persen
"Kita upayakan secepatnya, kasihan juga sudah dua bulan belum cair," katanya.
Sekdaprov Kepri Adi Prihantara menyampaikan pencairan TPP PNS Pemprov Kepri hanya tinggal menunggu persetujuan dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Namun demikian ia belum bisa memastikan apakah pencairan TPP tersebut sudah bisa dilakukan pada Maret 2023.
"Mudah-mudahan Maret 2022 sudah cair. PNS harap bersabar," ujar Adi.
Baca juga:
Waspada angin kencang dan gelombang 9 meter di Natuna
Komentar