Airlangga beri kepastian pembangunan rumah warga Pulau Rempang

Jakarta (ANTARA) - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengunjungi Desa Tanjung Banon yang terletak di bagian selatan Pulau Rempang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Jumat (29/9) guna memberikan kepastian terkait pergeseran pembangunan perumahan rakyat.

“Arahan Presiden yang pertama tentu untuk kepentingan rakyat dan adil bagi rakyat. Dan kedua agar masyarakat di sini nanti juga memperoleh sertifikat hak milik, terutama di daerah sini yang saat ini tinggal di sini juga nanti akan diberikan haknya,” kata Menko Airlangga dikutip melalui keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Menko Airlangga juga menyampaikan harapan agar pembangunan perumahan serta infrastruktur termasuk air dan listrik dapat segera dilakukan. Pembangunan tersebut juga akan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terkait mata pencaharian sehari-hari bagi masyarakat yang terutama menjadi nelayan dan petani ladang.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan jaminan, bahwa Pemerintah akan menjamin apa yang kemarin sudah dijanjikan, akan direalisasikan,” ujar Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menuturkan bahwa kunjungan tersebut juga untuk melihat secara langsung terkait dengan kesiapan dan daya dukung perluasan wilayah lokasi yang diusulkan bagi masyarakat yang terdampak dalam pengembangan Kawasan Rempang Ecocity untuk dikembangkan dengan infrastruktur yang lebih baik.

Ia menjelaskan bahwa melalui beberapa rapat yang telah dilakukan, pemerintah berencana akan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk semakin memperkuat jaminan yang dijanjikan pemerintah.

“Saya mendengar bahwa seluruh masyarakat bertanya kepastian. Dan saya jamin, kami sudah rapat dan sudah melapor ke Presiden. Kami akan siapkan Perpres, disiapkan Peraturan Presiden, sehingga ini akan aman dan berkelanjutan,” jelasnya.

Dalam kunjungannya, Menko Airlangga disambut oleh masyarakat beserta tokoh adat dan tokoh agama di Masjid Al Ikhsan Tanjung Banon. Dalam dialog tersebut, tokoh masyarakat Tanjung Banon Gerisman Ahmad berharap bahwa pembangunan di Pulau Rempang dilanjutkan dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat melayu.

“Tentang ada pembangunan di Pulau Rempang, pada intinya seluruh kami sangat mendukung dengan pembangunan di Pulau Rempang, apakah itu dilakukan oleh Pemerintah, BUMN maupun swasta. Apalagi sudah menjadi Proyek Strategis Nasional. Di sisi lain juga, saya berharap ke Menteri sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, marwah kami orang melayu juga diperhatikan,” ujar Gerisman Ahmad.

Sebelumnya, Badan Pengusahaan (BP) Batam menyebutkan ada penambahan warga Rempang yang mendaftar dan bersedia di geser atau direlokasi
 
"Ada penambahan dari dua hari lalu, Selasa (26/9). Dari 291 kepala keluarga yang mendaftar, hari ini bertambah menjadi 317 kepala keluarga yang mendaftar," ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait saat dihubungi di Batam Kepulauan Riau, Kamis.
 
Warga Rempang yang mendaftar tersebut, kata dia, merupakan warga dari Kampung Tua yang ada di sana yang jumlahnya mencapai 16 kampung dengan sekitar 2.700 Kepala Keluarga (KK).
 
Tidak hanya itu, menurut dia, penambahan juga terjadi pada warga yang berkonsultasi ke BP Batam terkait pergeseran tersebut, yaitu sebanyak 476 KK dari sebelumnya sebanyak 427 KK.
 
Meningkatnya jumlah tersebut dari hari ke hari, kata dia, berkat adanya pendekatan persuasif kepada warga.
 
Sementara, Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan pendaftaran yang dilakukan masyarakat Rempang berjalan dengan lancar dan situasi aman serta kondusif.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Airlangga beri kepastian pembangunan rumah masyarakat di Pulau Rempang