Kota Gaza, Palestina (ANTARA) - Beberapa kelompok perlawanan Palestina, Jumat (15/3), mengecam pengumuman Presiden Palestina Mahmoud Abbas tentang pemerintahan baru, karena khawatir tindakan tersebut memecah belah bangsa.
Kelompok Hamas, Jihad Islam, Front Populer untuk Pembebasan Palestina, dan Inisiatif Nasional mengeluarkan pernyataan bersama yang mempertanyakan kelayakan penggantian satu perdana menteri dengan perdana menteri lainnya "dari lingkungan politik yang sama."
"Mengambil keputusan individu dan melakukan langkah-langkah yang dangkal dan kosong seperti membentuk pemerintahan baru tanpa konsensus nasional hanya akan memperkuat kebijakan unilateralisme dan memperdalam perpecahan," kata pernyataan itu.
Pada Kamis (14/3), Abbas menunjuk Mohammad Mustafa sebagai perdana menteri dan meminta dia untuk membentuk pemerintahan baru.
Mustafa akan menggantikan Mohammad Shtayyeh yang mengundurkan diri pada Februari sehubungan dengan perkembangan terkait perang Israel di Gaza.
Meski dia bukan anggota gerakan Fatah pimpinan Abbas, dia adalah anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina.
Pernyataan bersama tersebut mendesak Fatah untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok Palestina dalam mengatur tahapan saat ini sesuai dengan tujuan nasional Palestina dan memenuhi aspirasi rakyat untuk membebaskan tanah dan tempat-tempat suci mereka.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kelompok Palestina tolak pemerintahan baru Presiden Abbas
Berita Terkait
Menteri Keuangan Israel desak Mossad serang pemimpin Hamas
Sabtu, 27 April 2024 5:53 Wib
Ratusan pemukim Yahudi serbu Masjid Ibrahimi
Kamis, 25 April 2024 6:41 Wib
Lebih dari 350 tenaga kesehatan tewas di Jalur Gaza
Selasa, 23 April 2024 12:02 Wib
Kepala intelijen Israel mengundurkan diri
Senin, 22 April 2024 17:57 Wib
Kemlu RI: Veto AS atas keanggotaan Palestina di PBB mengkhianati perdamaian
Jumat, 19 April 2024 16:31 Wib
Sejumlah warga Palestina tewas akibat serangan Israel pada masjid di Gaza utara
Selasa, 16 April 2024 16:26 Wib
Netanyahu telah putuskan menunda serangan militer di Rafah
Senin, 15 April 2024 11:12 Wib
Kurang air bersih, PBB sebut penyakit merebak di Jalur Gaza
Sabtu, 13 April 2024 17:48 Wib
Komentar