Kemenkumham resmikan desa/kelurahan sadar hukum se-Provinsi Kepri

Tanjungpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kepulauan Riau (Kepri) menyelenggarakan peresmian desa/kelurahan sadar hukum di daerah setempat.

Selain itu, acara disejalankan dengan pengukuhan gugus tugas daerah bisnis dan HAM serta pengukuhan desa binaan imigrasi Kepri tahun 2024 di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Selasa (14/5).

Kegiatan kali ini dihadiri secara langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Widodo Ekatjahjana yang turut memberikan piagam penghargaan Anubawa Sasana desa/kelurahan kepada Gubernur Kepri yang pada kegiatan kali ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kepri, Arif Fadillah.

Widodo dalam sambutannya pada kegiatan ini menyampaikan bahwa tidak mudah untuk mencapai predikat desa/kelurahan sadar hukum, karena harus memenuhi beberapa kriteria dan indikator penilaian indeks desa/kelurahan yang sangat kompleks sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

“Diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa/kelurahan lain dalam meningkatkan dan mewujudkan kesadaran hukum masyarakatnya. Demikian juga halnya, bagi desa/kelurahan yang hari ini ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum, saya harap dapat mempertahankan prestasi masyarakatnya dalam bersikap dan berperilaku taat hukum dalam kehidupannya sehari-hari,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, sebanyak total 101 camat dan kepala desa/lurah yang tersebar di Kepri  mendapatkan medali penghargaan Anubawa Sasana desa/kelurahan sadar hukum dan piagam desa binaan Imigrasi. 

Sementara, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim melalui video keynote speech menyampaikan bagaimana Harapannya melalui program desa binaan Imigrasi di wilayah Kepri akan lahir kolaborasi keterlibatan aktif dari pemerintah daerah Kepri, hingga tingkat paling rendah yaitu pemerintah desa agar secara bersama-sama dapat memberikan pemahaman terkait bahaya kejahatan TPPO.

“Saya ucapkan selamat atas pengukuhan desa binaan imigrasi yang dirangkaikan dengan kegiatan peresmian desa/kelurahan sadar hukum dan pengukuhan gugus tugas daerah bisnis dan HAM Provinsi Kepri. Semoga pengukuhan kali ini bukan hanya sebatas seremonial saja, namun dapat memberikan manfaat positif khususnya bagi masyarakat Kepri," harapnya.

Hadir dalam kegiatan kali ini secara langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan I Nyoman Gede Surya Mataram bersama Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepri serta Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Kemenkumham RI Sofyan.

#KumhamSemakinPasti
#KanwilKemenkumhamKepri
#KemenkumhamRI
#YasonnaLaoly
#KakanwilKemenkumhamKepri
#KanwilKepriWBK