Natuna (ANTARA) - Polres Natuna Polda Kepulauan Riau, mengerahkan 160 personel untuk mengamankan aksi damai yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) tenaga kesehatan (nakes) di depan Kantor Bupati Natuna, Senin.
Kepala Polres Natuna, AKBP Nanang Budi Santosa, di Natuna, Senin, mengatakan bahwa pengamanan berupa pengawalan yang bertujuan agar aksi damai tidak berlangsung ricuh, dan juga merupakan bagian dari pelayanan publik.
Aksi damai dilakukan dalam rangka meminta Pemerintah Kabupaten Natuna membayarkan tunjangan yang belum dibayarkan di 2024 dan menolak pemotongan tunjangan di 2025
"Kami memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan koridor hukum," ucap dia.
Kapolres Natuna yang hadir dalam aksi tersebut mengingatkan ASN untuk menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis yang dapat merusak fasilitas umum atau membahayakan peserta maupun masyarakat.
Menurutnya, aksi damai ini menjadi perhatian khusus karena dilaksanakan pada bulan Ramadhan.
"Kami berharap semua pihak menjaga kedisiplinan. Momentum Ramadhan harus diisi dengan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan, bukan dengan gesekan yang merugikan," ujar dia.
Aksi damai berlangsung sejak pukul 13.30 WIB. Setelah menyampaikan beberapa permintaan, perwakilan nakes diminta untuk bertemu bupati di dalam ruangannya.
Hingga pukul 16.00 WIB pertemuan masih berlangsung, kondisi nakes di lapangan masih tertib dan kepolisian masih berjaga.
"Langkah ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat positif bagi kita semua dalam menjaga stabilitas daerah, serta mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama Ramadhan," ucap dia.
Salah satu perwakilan tenaga kesehatan, Devi Noviriyanti mengatakan aksi damai dalam rangka meminta hak dan menyampaikan pendapat mereka terkait kebijakan pemangkasan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang dilakukan Pemkab Natuna pada 2025.
Nakes kata dia, merasa keberatan apabila TPP mereka dipangkas atau kurangi.
"Kami di sini menuntut hak kami, yakni pembayaran TPP untuk bulan November dan Desember yang hingga saat ini belum diterima, dan kami berharap TPP 2025 tidak dipotong" ujar dia.
Komentar