Batam (ANTARA) - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) tengah mengusulkan lahan seluas delapan hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat jenjang SD dan SMP yang dirancang sebagai fasilitas permanen.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinsos PM Kota Batam Leo Putra, yang telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial dan Wali Kota Batam.
"Yang terpenting adalah kesiapan lahannya. In syaa Allah Minimal delapan hektare untuk SD dan SMP," ujar Leo saat dihubungi di Batam, Ahad.
Untuk rencana pembangunan Sekolah Rakyat, Dinsos telah mengusulkan lahan milik Pemko yang berada di belakang Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) di Nongsa, dengan luas sekitar 7-8 hektare.
Ia turut menjelaskan bahwa di Batam, status dan pengelolaan lahan melibatkan dua otoritas utama, yakni Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
"Lahan bisa dari BP Batam atau Pemko. Kalau dari Pemko, yang ada di belakang MAN IC itu jadi salah satu opsi. Kami tinggal menunggu arahan selanjutnya untuk persiapan lahan," kata dia.
Leo menambahkan bahwa persyaratan utama dalam pengusulan lahan adalah ketersediaan status lahan yang bersertifikat. Jika ditemukan risiko atau kendala hukum, maka lahan tidak dapat diusulkan ke pemerintah pusat.
Hingga saat ini, banyak Sekolah Rakyat menggunakan fasilitas sementara seperti Balai Latihan Kerja (BLK) atau gedung sentra yang dialihfungsikan. Namun, Pemkot Batam berupaya untuk langsung membangun fasilitas permanen dari lahan kosong.
"Kami ingin membangun sekolah rakyat yang permanen. Dibangun langsung oleh Kementerian PU dan digunakan oleh anak didik binaan Dinsos," tambah Leo.
Untuk tahap awal, sekolah akan mengintegrasikan jenjang SD dan SMP dalam satu kawasan.
"Kalau memungkinkan, baru ditambah jenjang SMA. Tapi sementara kita fokus ke SD dan SMP dulu,” katanya.
Komentar