Batam (Antara Kepri) - Puluhan sekolah dasar swasta di Kota Batam Kepulauan Riau berdiri tanpa izin Dinas Pendidikan, akibat ketidakmampuan pemerintah memberikan fasilitas memadai, kata Sekretaris Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihaloho di Batam, Minggu.
Umumnya, sekolah tanpa izin itu berdiri di lahan rumah tanpa izin (rumah liar/Ruli) yang minim akses pendidikan.
"Sekolah itu didirikan masyarakat yang prihatin dengan minimnya akses pendidikan di Ruli," kata dia.
Masyarakat yang tinggal di kawasan Ruli tidak mendapatkan akses sekolah yang memadai, karena pemerintah memang tidak boleh mendirikan sekolah di lahan ilegal itu.
Padahal, warga yang tinggal di kawasan itu relatif padat dan membutuhkan sekolah, hingga akhirnya masyarakat secara sosial mendirikan sekolah.
"Awalnya sosial, kemudian karena banyak yang minat sekolah di sana, akhirnya dibeli orang dan dibisniskan. Anak didik diwajibkan membayar SPP sebanyak Rp100.000 per bulan," kata dia.
Hal itu kontras dengan keberadaan SD Negeri yang berada dekat dengan lokasi Ruli Baloi Kolam. SD Negeri Sei Panas yang digratiskan pemerintah itu justru banyak diisi siswa dari kalangan mampu.
"Ada SD Negeri di sana. Tapi yang sekolah orang-orang kaya. Lihat saja betapa banyak mobil jemputan yang berderet di area sekolah setiap pagi dan siang," kata Udin.
Sementara di sekolah tidak berizin, siswanya harus menumpang Ujian Nasional di sekolah negeri, karena dilarang menyelenggarakan UN.
Namun, terakhir pemerintah membuat kebijakan melarang siswa SD tidak berizin ikut ujian di SD Negeri.
"Ini berbahaya, merugikan masyarakat, karena sudah sekolah bayar mahal, tapi ijazah tidak dapat," kata Udin.
DPRD mendesak agar seluruh sekolah tidak berizin ditutup, agar tidak merugikan masyarakat.
"Saya minta agar anak-anak di sekolah Ruli pindah ke SD negeri, mereka lebih berhak," kata dia. (Antara)
Editor: Rusdianto
Komentar