Tanjungpinang (Antara Kepri) - Empat dari enam fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau menolak nota keuangan yang diserahkan Gubernur Nurdin Basirun baru-baru.
Bahkan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan di Kantor DPRD Kepri, Rabu, Ketua Fraksi Hati Nurani Plus, Sukhri Fahrial tidak membacakan pandangan umum.
"Dengan mempertimbangkan berbagai hal, maka pandangan fraksi ini saya serahkan secara tertulis kepada gubernur dan pimpinan rapat," kata Sukhri.
Sementara juru bicara Fraksi Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan, Suryani, menegaskan ada banyak keganjilan yang ditemukan di dokumen nota keuangan, namun tidak akan dibaca secara keseluruhan.
Suryani membeberkan di dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, belanja langsung sebesar Rp1.673.470.774.098 dan ditambah dana tunda bayar dari pusat menjadi Rp1.813.621.817.797. sedangkan di dokumen Rancangan APBD tahun 20w7 sebesar Rp1.816.167.990.447.
"Ada selisih anggaran yang cukup besar. Kenapa ini terjadi?" ujarnya.
Dia menambahkan pembiayaan daerah juga tidak tergambar dalam dokumen RAPBD tersebut.
"Juga banyak nomenklatur yang berbeda nilainya antara KUA PPAS dengan Rancangan APBD," ujarnya.
Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menemukan perbedaan nilai di KUA PPAS dengan Rancangan APBD.
"Kami menolak nota keuangan yang diajukan gubernur. Kami kembalikan untuk dilakukan perbaikan," kata juru bicara Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Ruslan Kabulatov.
Juru bicara Fraksi Kebangkitan Nasional Sirajudin Nur mengatakan dalam nota keuangan tidak tergambar program pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam nota keuangan juga tidak dijelaskan apa upaya pihak eksekutif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
"Mohon penjelasan 13 program pemerintah yang berkesinambungan, karena belum tergambarkan. Mohon jelaskan apakah kegiatan daerah sudah berpihak kepada isu gender dan disabilitas?" ucapnya.
Fraksi Kebangkitan Nasional mengembalikan nota keuangan agar diperbaiki pemerintah.
Sedangkan Fraksi Golkar antara lain mengkritik anggaran untuk dinas pendidikan, kebudayaan dan kesehatan yang dinilai masih minim.
Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya meminta Pemprov untuk meninjau alokasi anggaran disektor pendidikan.
"Amanat UU mengharuskan alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Namun dalam kenyataannya saat ini alokasi untuk anggaran 14,7 persen," kata juru bicara fraksi Golkar Asmin Patros.
Hal ini, menunjukkan Pemerintahan Nurdin Basirun mengalami kemunduran dibidang anggaran. Karena dalam beberapa tahun belakangan, alokasi anggaran untuk pendidikan selalu diatas 20 persen.
"Komitmen untuk pendidikan mengalami kemunduran dan masih jauh dari harapan. Kami meminta agar alokasi anggaran ini dikembalikan menjadi 20 persen sesuai amanat UU," kata Asmin.
Kebijakan anggaran disektor kebudayaan juga jadi sorotan Fraksi Golkar. Fraksi beringin melihat alokasi anggaran yang hanya 0,7 persen atau sebesar Rp11 miliar secara tidak langsung mengkangkangi visi misi Gubernur.
"Rasanya dengan anggaran sebesar ini, mendegradasi visi misi pemprov Kepri mewujudkan Provinsi Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu," terangnya.
Demikian pula di bidang Kesehatan yang saat ini baru sebesar 11,8 persen.
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak seusai mendengar pandangan fraksi mengatakan tidak ada penolakan nota keuangan, melainkan mengembalikan kepada pihak eksekutif untuk diperbaiki.
"Kami minta diperbaiki secepatnya, dan segera diserahkan kepada DPRD Kepri," katanya.(Antara)
Editor: Dedi
Empat Fraksi DPRD Kepri Tolak Nota Keuangan
Dengan mempertimbangkan berbagai hal, maka pandangan fraksi ini saya serahkan secara tertulis kepada gubernur dan pimpinan rapat
Komentar