GMNI Tanjungpinang minta pemerintah tangani pencemaran laut

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tanjungpinang minta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menangani permasalahan pencemaran laut yang disebabkan limbah bauksit.

Permasalahan dampak dari pencemaran laut di sejumlah kawasan di Kabupaten Bintan juga sudah disampaikan sejumlah pengurus GMNI kepada Wakil Gubernur Kepri, Isdianto, di Kantor Pemprov Kepri, Jumat.

"Kasihan nelayan tradisional di Batu Licin, Bintan. Hasil tangkapan ikannya menjadi sedikit karena ekosistem di perairan terganggu akibat pencemaran laut," kata Ketua GMNI Tanjungpinang, Andes kepada Isdianto.

Ia mengemukakan, pengurus GMNI baru-baru berbaur dengan warga Batu Licin selama tiga. Salah satu permasalahan yang meresahkan mereka sampai sekarang, dampak dari penambangan bauksit sampai sekarang masih dirasakan.

"Memang sejak tahun 2014 tidak ada lagi penambangam bauksit, namun dampak dari pencemaran laut masih dirasakan nelayan sampai sekarang," katanya.

Andes menambahkan permasalahan limbah bauksit juga merusak lahan. Lahan yang rusak berada di sejumlah kawasan di Tanjungpinang dan Bintan

"Lahan pascatambang di Wakcopek, contohnya, rusak parah," kata dia.

Menanggapi permasalahan itu, Wakil Gubernur Isdianto mengatakan, setiap penambangan pasti memberi dampak negatif bagi lingkungan. Namun seluruh perusahaan pertambangan wajib menyediakan dana jaminan reklamasi sebelum melakukan penambangan.

Pemprov Kepri baru tahun 2017 menangangi permasalahan itu. Artinya, Pemprov Kepri tidak memiliki kewenangan ketika pertambangan berlangsung. Dana jaminan reklamasi juga masih diproses.

"Ini persoalan yang akan kami tangani secara serius. Kami mengucapkan terima kasih kepada GMNI yang sudah memberikan informasi penting," kata Isdianto.

Isdianto mengatakan dirinya baru 10 hari menjabat sebagai Wagub Kepri. Hingga sekarang ini masih mengumpulkan berbagai permasalahan yang terjadi di Kepri untuk membantu tugas-tugas gunernur.

Karena itu, ia mengajak pengurus GMNI Tanjungpinang untuk membahas permasalahan itu kembali bersama dinas terkait.

"Kalau urusan teknis yang lebih tahu itu dinas terkait. Akan lebih baik kita bahas ini bersama dinas terkait agar memperoleh solusi yang tepat," pungkasnya. (Antara)