Pelabuhan Malarko Butuh Anggaran Tambahan Rp70 Miliar

id Pelabuhan, Malarko,pongkar,tebing,kawasan,bebas,ftz,Anggaran,apbn,peti,kemas,kontainer,dinas,perhubungan,karimun

Karimun (ANTARA Kepri) - Penyelesaian proyek pelabuhan Malarko di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp70 miliar, kata Kepala Dinas Perhubungan Karimun Cendra Nawazir.

"Tahun ini, proyek pembangunan pelabuhan Malarko telah dialokasikan melalui APBN sebesar Rp50 mililar. Untuk penyelesaiannya masih dibutuhkan anggaran sekitar Rp70 miliar lagi," katanya di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Cendra mengatakan belum mengetahui perkembangan terakhir pembangunan pelabuhan yang diproyeksikan sebagai pelabuhan peti kemas bertaraf internasional itu.

"Kami belum cek sejauh mana realisasinya, namun sudah mencapai sekitar 50 hingga 55 persen," ucapnya.

Pembangunan Pelabuhan Malarko yang berada di kawasan perdagangan bebas ("free trade zone") sudah memasuki tahun keempat yang anggarannya dialokasikan pemerintah pusat melalui APBN.

Selain untuk pelabuhan peti kemas, pelabuhan Malarko juga akan difungsikan sebagai tempat bersandar kapal Pelni yang selama ini harus lego jangkar di depan pelabuhan domestik Tanjung Balai Karimun saat menaik-turunkan penumpang.

Pada 2011 tahapan pembangunan proyek tersebut dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT Putri Salju Satria.

Pembangunannya meliputi pereklamasian lahan pantai sekaligus pendalaman alur agar dapat dilalui oleh kapal-kapal kargo berkapasitas besar.

Pemkab Karimun telah membebaskan lahan seluas 1,6 hektare dengan anggaran dari APBD sebesar Rp200 juta.

"Kami berharap fisik pelabuhan sudah selesai pada 2013 dengan catatan sisa anggaran sebesar Rp70 miliar dialokasikan sekaligus dalam APBN 2013," katanya.

Mengenai sarana infrastruktur seperti bangunan untuk menampung peti kemas, menurut dia akan diupayakan penganggarannya melalui Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

"Yang dibangun saat ini baru dermaga dengan anggaran APBN melalui Kementerian Perhubungan. Sedangkan bangunan pendukung akan diusulkan melalui BP Karimun," kata dia.

(KR-RDT/M008)

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE