PDIP: Kritik Presiden Pada Jokowi Merupakan Manuver Politik

id pdip, kritik, presiden, pada, jokowi, soesilo, bambang, yudhoyono, gubernur, dki, jakarta, manuver, politik

PDIP: Kritik Presiden Pada Jokowi Merupakan Manuver Politik

Sekjen PDIP Tjahyo Kumolo (antaranews.com)

Batam (Antara Kepri) - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahyo Kumolo menilai kritik yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Gubernur DKI Jakarta Jokowi merupakan manuver politik untuk menjatuhkan kredibilitas Jokowi.
       
"Ya, itu manuver, bagian dari manuver jangka panjang," kata Tjahyo Kumolo usai membuka rapat kerja daerah PDIP Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Sabtu.
       
Ia mengatakan pernyataan Presiden itu tidak hanya sebagai kepala negara, melainkan juga terkait dengan jabatannya sebagai ketua umum partai politik.
       
Apalagi, dalam hasil penelitian beberapa lembaga survei mengunggulkan Jokowi sebagai capres pada Pemilu 2014. Hasil itu membuat lawan politik merasa jengah.
       
Sementara mengenai calon Presiden, ia mengatakan PDIP masih mencermati gelagat dinamika partai lain dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dalam survei yang dilakukan internal dan eksternal partai, ada lima nama yang muncul diunggulkan menjadi Presiden 2014-2019. Dari lima orang itu, kata dia, ada dua orang kader PDIP, yaitu Jokowi dan Megawati.
       
Meski begitu, PDIP belum mau mengkerucutkan nama yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014.
       
"Perlu kesabaran revolusioner. Harus hati-hati, jangan tergesa-gesa mengumumkan," kata dia.
       
Ia khawatir jika mengumumkan capres terlalu dini maka akan menjadi sasaran tembak partai lain. Seperti yang terjadi pada Jokowi. "Tidak tanggung-tanggung, Presiden juga," kata dia.
       
Nantinya, pada momen yang tepat, Ketua Umum partai yang akan menentukan siapa Calon Presiden dari PDIP. "Diserahkan kepada ketua umum," kata dia.
        
Sebelumnya, di Istana Bogor, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kemacetan adalah tanggung jawab kepala daerah setempat. Pernyataan itu dilontarkan setelah Presiden menerima keluhan dari pejabat tinggi negara lain soal kemacetan di Jakarta.(Antara)

Editor: Dedi

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE