Pakar: Potensi Maritim Kepri Belum Dikelola Maksimal

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Potensi maritim di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum dikelola secara maksimal, padahal pemerintah menyadari dapat menjadikannya sebagai sumber pendapatan negara, kata pakar kelautan Dr Ediwan.

"Pemerintah cenderung membangun daratan, sementara sumber daya hayati di perairan Kepri digarap pihak asing," tambahnya saat menjadi narasumber dalam pelatihan jurnalisme maritim di Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Selasa. 

Dia mengatakan, luas perairan Kepri mencapai 96 persen, sedangkan sisanya daratan yang dipisah oleh lautan. Karena itu, Kepri yang memiliki sekitar 2.400 pulau sering disebut sebagai miniaturnya Indonesia.

Kondisi itu seharusnya membangkitkan semangat pemerintah dan masyarakat untuk membangun Kepri yang berbasis kemaritiman. Jika pembangunan difokuskan pada daratan, kata dia, jangan merasa heran potensi kemaritiman dimanfaatkan negara lain.

"Kepri punya sumber daya, terumbu karang, ribuan jenis ikan dan hutan bakau. Sampai hari ini 80 persen sumber daya hayati di perairan Kepri dalam kondisi baik, namun belum dimanfaatkan secara maksimal," katanya.

Ediwan mengatakan pemanfaatan potensi kemaritiman akan menghasilkan pendapatan negara yang besar. Bahkan Hawai, memiliki sumber pendapatan terbesar yang berasal dari wisata bahari.

Di Kepri, kata dia, baru Kabupaten Bintan yang memiliki kawasan wisata internasional. Pendapatan Bintan terbesar berasal dari sektor pariwisata, namun objek wisata bahari di Bintan, bukan milik negara, melainkan milik asing.

"Perairan Kepri itu indah, dapat dibangun wisata bahari," katanya.

Dia mengatakan pemerintah daerah memiliki hambatan dalam mengelola potensi maritim, seperti daerah belum memiliki kewenangan cukup besar untuk mengelola potensi maritim, dan fokus pembangunan masih di daratan, padahal ada anggaran untuk membangun maritim itu.

"Bahkan Kepri belum memanfaatkan ruang udara, padahal merupakan lintasan internasional. Bahkan penerbangan di Kepri diatur oleh Singapura," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto