Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan terus berkoordinasi dan meyakinkan Xinyi Group meski ada konflik di Rempang Kota Batam, Kepulauan Riau.
Menurut Bahlil, Xinyi memahami kondisi yang terjadi, namun investor asal China itu berharap konflik bisa selesai dengan baik dan cepat.
“Insya Allah mereka (Xinyi) mau memahami. Karena perwakilan saya di sana, sebelum rapat ini saya telepon, Insya Allah mereka memahami tapi juga mereka berpikirnya agar bisa sama-sama kita selesaikan dengan baik, dan kalau bisa diharapkan bisa cepat,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.
Bahlil juga memastikan tidak ada penekanan dari pihak Xinyi terkait rencana investasi di Rempang.
“Posisinya tidak sampai menekan kita. Mudah-mudahan kita mampu selesaikan ini dengan baik-baik semuanya, juga bisa dengan cepat,” tuturnya.
Bahlil mengungkapkan pemerintah memang perlu memberikan kepastian kepada calon investor yang akan masuk terkait hal-hal yang terjadi dan dibutuhkan mereka. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah juga perlu bijak mengurai masalah yang terjadi di Rempang.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu juga mengaku telah melakukan langkah-langkah antisipasi agar investor tidak hengkang. Hal itu dilakukan lantaran saat ini Indonesia berada di tengah kompetisi global untuk menarik investasi asing.
“Kami sudah melakukan langkah-langkah antisipastif agar investornya juga mau sedikit sabar menunggu. Karena kalau tidak, ya sudah, pergi. Kita ini sedang berkompetisi dengan negara lain. Kita sedang berkompetisi dengan negara lain yang menyiapkan clear and clean,” katanya.
Total investasi di Rempang, Kepulauan Riau, mencapai senilai 11,6 miliar dolar AS (setara Rp174 triliun) dan diklaim merupakan proyek pembangunan ekosistem industri yang besar.
Di kawasan tersebut bukan hanya ada perusahaan kaca asal China yakni Xinyi Group, namun juga beberapa perusahaan lainnya.
Setidaknya ada 10 proyek yang akan digarap sebagaimana disepakati dalam penandatangan nota kesepahaman (MoU) pada 28 Juli 2023 lalu antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Xinyi International Investments Limited, perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi di Rempang, Kepri.
Ke 10 proyek tersebut yaitu pembangunan kawasan industri terintegrasi; pabrik pemrosesan pasir silika; industri soda abu; industri kaca panel surya; industri kaca float; industri silikon industrial grade; industri polisilikon; industri pemrosesan kristal; industri sel dan modul surya; serta industri pendukung.
Proyek-proyek tersebut ditargetkan bisa mulai masuk tahapan konstruksi pada November 2023. Adapun dari total 17.600 ribu hektare Pulau Rempang, hanya sekitar 8.142 hektare saja yang bisa dikembangkan karena sisanya merupakan kawasan hutan lindung. Luasan itu terdiri dari 570 hektare areal dengan status APL (Areal Penggunaan Lain) dan seluas 7.572 hektare berstatus HPK (Hutan Produksi Konvensi).
"Dari total 7 ribu hektare lebih, yang kita pakai tahap pertama itu 2.300 hektare. Jadi kita tidak pakai yang 8 ribu hektare ini. Tidak," ujarnya.
Bahlil juga menekankan bahwa areal berstatus HPK tengah dalam proses final penurunan status menjadi APL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar bisa digunakan untuk jadi area industri. Setelah rampung, barulah kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bisa mengeluarkan sertifikat lahannya.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan kekecewaannya lantaran banyak informasi liar yang beredar di media sosial soal rencana investasi di Rempang. Ia bahkan mengaku dikomentari sebagai menteri yang berbohong dan bodoh karena ramainya kabar liar yang berseliweran.
Proyek-proyek tersebut ditargetkan bisa mulai masuk tahapan konstruksi pada November 2023. Adapun dari total 17.600 ribu hektare Pulau Rempang, hanya sekitar 8.142 hektare saja yang bisa dikembangkan karena sisanya merupakan kawasan hutan lindung. Luasan itu terdiri dari 570 hektare areal dengan status APL (Areal Penggunaan Lain) dan seluas 7.572 hektare berstatus HPK (Hutan Produksi Konvensi).
"Dari total 7 ribu hektare lebih, yang kita pakai tahap pertama itu 2.300 hektare. Jadi kita tidak pakai yang 8 ribu hektare ini. Tidak," ujarnya.
Bahlil juga menekankan bahwa areal berstatus HPK tengah dalam proses final penurunan status menjadi APL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar bisa digunakan untuk jadi area industri. Setelah rampung, barulah kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bisa mengeluarkan sertifikat lahannya.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan kekecewaannya lantaran banyak informasi liar yang beredar di media sosial soal rencana investasi di Rempang. Ia bahkan mengaku dikomentari sebagai menteri yang berbohong dan bodoh karena ramainya kabar liar yang berseliweran.
"Jadi tidak semua 17 ribu (lahan digunakan). Saya kadang bingung, kita katakan informasi liar itu lebih shahih dari informasi yang benar," katanya.
"Ini penting saya luruskan, karena ada yang bilang ini Menteri Investasi bodoh atau bohong. Saya mau kasih tahu, sejak saya jadi Menteri Investasi, mana pernah saya bohongi publik atau bohong terhadap investasi yang saya sampaikan kemudian tidak terealisasi. Saya sekolah di kampung tapi nggak bodoh-bodoh bangetlah," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bahlil pastikan terus yakinkan Xinyi meski ada konflik Rempang
Komentar