Jakarta (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga berharap Presiden Jokowi dapat mengeluarkan aturan yang tegas terkait netralitas alat negara pada Pemilu 2024.
"Presiden harus tegas dan konkret, dengan menerbitkan payung hukum yang akan menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh alat negara, untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, ketegasan presiden dengan mengeluarkan instruksi ke semua pihak, yang dianggap berpotensi mengintervensi pemilu. Instruksi itu seyogyanya diikuti sanksi yang berat, bagi pihak-pihak yang mengabaikan instruksi presiden.
Jamiluddin menyebut beberapa lembaga khusus berkenaan isu netralitas pemerintah, seperti BIN, TNI, Polri, kementerian, lembaga kepresidenan, dan pemerintah daerah. Lembaga tersebut perlu mendapat perhatian khusus untuk memperoleh instruksi dari presiden agar tetap netral karena berpotensi untuk mengintervensi pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu.
Selain itu, KPU dan Bawaslu juga harus menjaga netralitas. Sebab, bukan rahasia lagi KPU dan Bawaslu masih ada yang bermain mata dengan peserta pemilu.
Baca juga:
Anies Baswedan menjelaskan soal visi "perubahan"
Menpan RB minta ASN untuk tidak like dan komen di akun medsos capres-cawapres
Sekjen PDI Perjuangan soal politik drakor: Bukan drama tapi cerminan hati
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat harap presiden keluarkan aturan soal netralitas di pemilu
Komentar