Pemprov Kepri resmi kelola PI 10 persen migas wilayah kerja Northwest Natuna

Tanjungpinang (ANTARA) - Provinsi Kepulauan Riau melalui badan usaha milik daerah (BUMD) resmi mengelola hak partisipasi migas (minyak dan gas bumi) 10 persen di Wilayah Kerja Northwest Natuna (WK NWN).

Hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian pengalihan hak partisipasi atau PI (participating interest) migas, dari Prima Energy Pieters Utomo selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), kepada BUMD setempat, yakni PT Pembangunan Kepulauan Riau Northwest Natuna di Gedung Daerah Kepri, Tanjungpinang, Kamis malam.

PI migas adalah proporsi kepemilikan dan keikutsertaan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di suatu wilayah kerja migas.

Baca juga: Mendiktisaintek: UMRAH harus bisa menjawab permasalahan daerah

"Kami terus melakukan inovasi untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah, salah satunya dengan pengelolaan PI 10 persen ini,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Jumat.

Menurut Ansar bahwa pengalihan PI ini merupakan bagian dari implementasi ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 beserta perubahannya melalui Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025, yang mengamanatkan pemberian PI kepada BUMD sebagai bentuk pemberdayaan daerah serta peningkatan partisipasi daerah dalam kegiatan usaha hulu migas.

Gubernur Ansar mengapresiasi SKK Migas yang merestui pengelolaan wilayah hulu migas di luar batas kewenangan wilayah laut Kepri.

Meski wilayah laut yang dimaksud merupakan kewenangan nasional, SKK Migas mengabulkan permohonan untuk memberikan hak pengelolaan PI ini kepada pemerintah daerah.

Baca juga: Pemko Batam bekali JCH Batam dengan bantuan dana transportasi

“Pengelolaan PI ini membutuhkan proses cukup panjang dan investasi besar, mulai dari eksplorasi hingga proses pengembangan yang rumit, terutama di wilayah laut yang memerlukan teknologi dan sistem khusus,” ujar Ansar.

Gubernur berharap dengan dimulainya proses ini, akan ada peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta peluang bagi kabupaten-kabupaten di wilayah Kepri untuk berkembang lebih cepat.

Ia optimistis bahwa BUMD dan KKKS mampu mengelola PI ini secara optimal.

“Dengan sinergi yang kuat antara BUMD dan KKKS, PI ini dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujar Ansar.

Sementara, Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro menyatakan bahwa pengalihan PI 10 persen ini merupakan tonggak penting dalam memberikan peran kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan hulu migas.

Baca juga: Disbudpar Batam prioritaskan Kampung Vietnam di Galang jadi cagar budaya

Luky menyebut ini adalah penanda penting, yakni pertama kali di Kepri sesuai dengan semangat desentralisasi, yang memastikan bahwa kegiatan hulu migas tidak hanya terpusat di Jakarta tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah daerah.

Ia pun menekankan pentingnya pengelolaan PI secara profesional, transparan, dan akuntabel.

PI yang dikelola dengan baik akan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah.

"Penting untuk mengikuti tata kelola good governance, di mana kepatuhan terhadap regulasi dan pelaporan keuangan menjadi aspek yang sangat penting dalam awal pengelolaan PI ini,” ucap Luky.

CEO Prima Energy Pieters Utomo menyampaikan lapangan minyak Ande-Ande Lumut (AAL) Wilayah Kerja Northwest Natuna ditemukan melalui pemboran empat sumur eksplorasi, dimulai dari sumur AAL-1X (2000), AAL-2X dan AAL-3X (2006), hingga sumur appraisal AAL-4X (2016).

Baca juga: Pemkab Bintan pantau kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha

Berdasarkan uji produksi, katanya, formasi K sand menghasilkan minyak sebesar 1.220 BOPD (15° API), sedangkan formasi G sand menghasilkan 800 BOPD (12° API).

Lapangan ini memiliki estimasi volume minyak in-place sebesar 214 juta barel (MMSTB) dan potensi produksi mencapai 42,7 MMSTB.

"Saat ini, kami sedang proses produksi. Mudah-mudah 2027, sudah mulai beroperasi," kata Pieters.

Sekilas, PT Bumi Pratiwi Hulu Energi atau Prima Energy adalah perusahaan eksplorasi dan produksi (E&P) lokal di Indonesia yang baru berdiri pada tahun 2021, berpusat di Jakarta dan saat ini telah memiliki dua wilayah kerja sebagai operator 100 persen, yaitu WK Bawean dan WK Northwest Natuna.

Prima Energy berkomitmen untuk
memberikan solusi yang andal, efisien, dan bertanggung jawab untuk industri hulu minyak dan gas.

Baca juga:
Menteri P2MI sebut perlindungan PMI perlu kolaborasi berbagai pihak

Pemko Batam bekali JCH Batam dengan bantuan dana transportasi