GMNI-IMM tolak megaproyek Gurindam 12

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (GMNI dan IMM) Kota Tanjungpinang, Bintan dan Batam menolak pembangunan megaproyek Jalan Lingkar Gurindam 12 senilai Rp530 miliar.

Penolakan tersebut disampaikan sekitar 30 mahasiswa GMNI dan IMM dalam aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Jumat.
 
"Kami menolak pembangunan megaproyek Gurindam 12 di Tanjungpinang karena tidak terencana secara matang, tidak masuk dalam RPJMD, dan merugikan masyarakat nelayan," kata Ketua Bidang Organisasi  IMM Tanjungpinang-Bintan, Rindi Afriadi dalam orasinya.

Ia menambahkan pelaksanaan proyek itu diduga melanggar Peraturan Daerah Nomor 8/2016 Pasal 2 dan Pasal 6.

Proyek tersebut dipaksakan sehingga baru muncul menjelang pengesahan  anggaran 2018. Namun uniknya, proyek itu tetap disahkan oleh pihak eksekutif dan legislatif, meski mendapat penolakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk sejumlah anggota DPRD Kepri. 

Ketua GMNI Tanjungpinang-Bintan, Andes mengatakan alasan penolakan antara lain, kondisi Kepri saat itu hingga sekarang mengalami defisit anggaran. Dalam kondisi defisit anggaran, Kepri dihadapkan dengan persoalan perlambatan pertumbuhan perekonomian hingga 2,7 persen, pengangguran mencapai 7,12 persen dan persoalan kemiskinan.

Sementara pembangunan Jalan Lingkar Gurindam 12, menurut dia tidak berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kepri. Padahal proyek itu direncanakan menelan anggaran sebesar Rp530 miliar selama tiga tahun berjalan.

Seharusnya, kata dia pemerintah mencari solusi yang tepat agar permasalahan pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan perekonomian yang melambat dapat diselesaikan.

"Apakah Kepri baik-baik saja?Tidak! Kepri dalam kondisi kritis. Semestinya pemerintah cari solusi yang tepat, bukan malah menghabiskan anggaran besar untuk membangun jalan lingkar di Tanjungpinang. Ada apa dengan Gubernur Nurdin," katanya.

GMNI-IMM mendesak Pemerintah Kepri untuk meninjau kembali pelaksanaan proyek tersebut, yang tahun 2018 sudah menelan anggaran lebih dari Rp50 miliar dari Rp100 miliar yang diusulkan. Tahun ini direncanakan anggaran sekitar Rp200 miliar digelontor untuk melaksanakan proyek itu.
     
"Jangan hanya melakukan pencitraan. Sentuh masyarakat dengan kegiatan yang bermanfaat sehingga masyarakat bisa sejahtera," katanya.
     
Selesai Salat Jumat, mahasiswa dari IMM-GMNI melanjutkan aksi kembali ke Kantor Pemprov Kepri. Mereka akan melaporkan pelaksanaan proyek Gurindam 12 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
     
"Kami sudah memiliki sejumlah bukti," katanya.
     
Aksi protes mahasiswa juga ditandai dengan membakar boneka pocong.