Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui sejumlah program terus mendorong adanya peningkatan aktivitas ekonomi produktif yang terletak di kawasan pulau-pulau kecil terluar di wilayah perairan nasional.
"Bantuan berupa sarana dan prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu program KKP yang bertujuan sebagai stimulan untuk menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," kata Plt Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Tb Haeru Rahayu dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.
KKP telah menggulirkan program untuk mendorong gairah produktivitas perekonomian pulau-pulau kecil terluar sejak tahun 2017.
Terbaru, ujar dia, bantuan sarana prasarana ekonomi produktif senilai 40 juta diserahkan secara langsung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PRL Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang kepada Kelompok Perikanan Usaha Bersama Sibaru-baru, yang berasal dari Pulau Sibaru-baru, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
"Pemberian bantuan tersebut juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujarnya.
Menurut Tebe, bantuan ekonomi produktif yang diserahkan kepada masyarakat Pulau Sibaru-baru juga sebagai bentuk apresiasi KKP atas penyerahan hak ulayat masyarakat yang telah memperoleh sertifikasi Hak Atas Tanah Pulau-Pulau Kecil atau Terluar (PPK/T) pada tahun 2019.
Pulau Sibaru-baru yang termasuk dalam wilayah PPK/T menjadi prioritas sertifikasi HAT untuk mengukuhkan kedaulatan Republik Indonesia.
"Oleh sebab itu, KKP mengapresiasi kerelaan masyarakat yang telah menghibahkan sebagian tanahnya untuk pemerintah melalui bantuan ekonomi produktif," ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPSPL Padang Mudatstsir mengungkapkan bahwa potensi sumber daya hayati di Pulau Sibaru-baru yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia ini cukup melimpah.
Menurut dia, sumberdaya hayati yang melimpah ini jika didukung dengan sarana prasarana yang optimal dapat meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat jika dalam pelaksanaan pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan baik.
“Bantuan berupa mesin motor tempel dan cold box diharapkan dapat meningkatkan aktivitas usaha dan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya kelompok masyarakat penerima bantuan,” ungkapnya.
Mudatstsir mengingatkan bahwa bahwa bantuan pemerintah yang telah diserahkan tidak diperbolehkan untuk dipindahtangankan karena ditujukan untuk dimanfaatkan secara bersama-sama.
Berita Terkait
Polres Karimun: Kebijakan BVK dukung perekonomian
Kamis, 17 Oktober 2024 8:33 Wib
Disnaker Batam bekali pegawai dari 15 perusahaan dengan bahasa isyarat
Senin, 14 Oktober 2024 16:14 Wib
Bakamla-Singapore Coast Guard pererat sinergitas untuk jaga keamanan laut
Senin, 14 Oktober 2024 12:09 Wib
KKP sosialisasi berulang cegah nelayan tertangkap oleh Polisi Laut Malaysia
Minggu, 13 Oktober 2024 8:35 Wib
Lima tewas dalam kebakaran kapal rombongan Calon Gubernur Malut
Sabtu, 12 Oktober 2024 16:50 Wib
KKP: Keruk pasir laut di Kepri merugikan negara Rp223 miliar
Jumat, 11 Oktober 2024 6:24 Wib
PSDKP kembali gagalkan penyeludupan 85 ribu benih lobster di Kepri
Kamis, 10 Oktober 2024 15:31 Wib
HNSI Kepri khawatirkan ekspor sedimen laut merugikan nelayan
Kamis, 10 Oktober 2024 10:04 Wib
Komentar